Home / Berita

Jumat, 9 Oktober 2020 - 10:27 WIB

ADPPI Apresiasi Perubahan Draft UU Cipta Kerja Bidang Panas Bumi

Ketua Umum ADPPI Hasanuddin. (*)

PABUMNews – Asosiasi Daerah Penghasil Panas Bumi Indonesia (ADPPI) menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (KESDM) dan DPR RI yang telah mengakomodir aspirasi ADPPI sehingga draft RUU Cipta Kerja untuk bidang panas bumi dilakukan penyempurnaan.

“ADPPI sebagai wadah perkumpulan daerah penghasil panas bumi dengan ini menyampaikan apresiasi Kementerian ESDM dan DPR RI yang telah mengakomodasi kritik dan masukan yang kami sampaikan pada bulan Februari 2020 terhadap Draft RUU Cipta Kerja bidang usaha panas bumi, sehingga pada rapat paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020 telah dilakukan penyempurnaan,” ungkap Ketua Umum ADPPI, Hasanuddin dalam siaran persnya, Jumat (9/10/2020).

Baca Juga  Dengan Anggaran 110 Juta Dolar AS, Ini Garapan Perusahaan Panasbumi PGE Tahun 2020

“Penyempurnaan dimaksud sebagaimana UU Cipta Kerja Pasal 41 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi telah diubah,” jelas Hasanuddin.

Perubahan, lanjutnya, di antaranya terkait dengan pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) tetap memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung, dan dihilangkannya ketentuan harga energi dan produksi untuk pemanfaatan langsung.

“Dihilangkannya ketentuan harga energi dan produksi untuk pemanfaatan langsung tentu saja akan mengurangi beban pengeluaran dari dunia usaha pemanfaatan langsung,” ujarnya.

Baca Juga  Pembangkit EBT Berikan Tambahan 736 MW Tahun Ini

Perubahan lainnya, jelas Hasanuddin, penyederhanaan perizinan yang akan mengacu pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang pengaturannya akan diatur melalui peraturan pemerintah.

“Demikian juga dengan penyederhanaan perizinan dalam pemanfaatan tidak langsung untuk kepentingan Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP),” paparnya.

Hasanuddin berharap, Kementerian ESDM melalui Direktorat Panas Bumi Ditjen EBTKE segera mensosialisasikan perubahan tersebut kepada para pihak untuk mempercepat pelaksanaan pemberian perizinan pada pemanfaatan langsung yang selama ini tertunda hingga 6 tahun lebih. (Ref)

Berita ini 29 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Berita

Air Panasbumi Berikan Harapan Baru untuk Desa Pangi

Berita

Indonesia Kini Negara Terbesar Kedua dalam Panasbumi

Berita

Star Energy Wayang Windu: Pemboran Sumur Telah Memenuhi Amdal dan Sesuai Aturan

Berita

PT SMI Bersiap Ngebor Panasbumi Wae Sano

Berita

Ketua Umum ADPPI Sarankan Pemerintah Daerah Dilibatkan dalam Pemanfaatan Panasbumi

Berita

PP Panasbumi untuk Pemanfaatan Langsung Segera Terbit

Berita

Menanti Aliran Listrik dari Panasbumi Rantau Dedap

Berita

Teknologi Hijau, Kunci Pembangunan Keberlanjutan