Home / Berita

Kamis, 30 Juni 2022 - 15:01 WIB

ADPPI Usulkan Sosialisasi Panas bumi di Daerah Penghasil Panasbumi dari Bonus Produksi dan DBH

PABUMNews – Sosialisasi Panas bumi di Daerah Penghasil Panasbumi dari Bonus Produksi dan Dana Bagi Hasil (DBH), Asosiasi Daerah Penghasil Panas bumi Indonesia (ADPPI) berharap bonus produksi ini dapat membantu kesejahteraan masyarakat sekitar area Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP) dan mempercepat peningkatan infrastruktur desa terdekat area panas bumi yang dimanfaatkan.

Hasanuddin, Ketua Umum ADPPI (Asosiasi Daerah Penghasil Panas bumi Indonesia) mengatakan, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas bumi disebutkan bahwa pemegang izin panas bumi, pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi berkewajiban memberikan Bonus Produksi kepada pihak Pemerintah, baik pusat, provinsi, dan Kab/Kota.

Baca Juga  Pengembangan Panasbumi Terkendala Harga Jual Listrik dari PLTP

“Selain itu, Bonus Produksi dan Pendapatan lainnya (Dana Bagi Hasil/DBH) juga digunakan untuk sosialisasi pemanfaatan panas bumi dan berbagi pengetahuan keteknikan panas bumi, khususnya menyangkut energi yang ramah lingkungan dan aman,” kata Hasanuddin. Kamis (30/6/2022).

Hasanuddin menjelaskan, Sosialisasi ini dapat melibatkan perguruan tinggi di daerah penghasil panas bumi, ahli, pegiat lingkungan hidup, organisasi masyarakat setempat dan media cetak/elektronik.

“Sosialisasi ini merupakan kewajiban pemerintah dan para pemangku kepentingan di bidang panas bumi,” ujarnya.

Lebih jauh Hasanuddin menjelaskan, Sebagai mana diatur UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang panas bumi, pasal 65, bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan Panas Bumi masyarakat berhak untuk memperoleh informasi.

Baca Juga  Energi Panasbumi Indonesia Tak Ganggu Muka Air Tanah dan Ramah Lingkungan, Ini Penjelasan Sekum ADPPI

“Dalam penyelenggaraan Panas Bumi ada hak masyarakat memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengusahaan Panas Bumi melalui Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya,” terangna.

Dengan ini, ADPPI berharap pemerintah, baik Pusat, Provinsi dan Kab/Kota dapat secara rutin dan berkelanjutan menyusun rencana kerja sosialisasi panas bumi, khususnya di daerah yang memiliki potensi panas bumi di Indonesia.

“Tentu saja, anggarannya dapat dialokasikan dari Bonus Produksi dan DBH yang diterima pemerintah,” Ketua Umum ADPPI menutup.***

Berita ini 115 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Berita

Di Air Terjun Semolon, Air Panasbumi Mengalir Melewati 9 Tangga

Berita

Pemanfaatan Panasbumi Hululais Bengkulu Capai Tahap Pengadaan Lahan

Berita

Air Panas Nagrak Tangkuban Parahu, Pemandian di Keheningan Alam

Berita

Perpres Panasbumi akan Berbeda dengan Perpres EBT Lain

Berita

Tahun 2023 Geo Dipa Diharapkan Bisa Terangi 540.000 Rumah

Berita

Talagabodas, Objek Wisata Panasbumi dalam Keheningan Pegunungan

Berita

Toya Bungkah, Pemandian Air Panasbumi di Lokasi Wisata Dunia

Berita

Menteri BUMN Balas Surat Menkeu