PABUMNews – PT PLN Gas dan Geothermal (PT PLN GG), anak usaha PT PLN yang baru didirikan, akan segera melakukan pengembangan WKP (Wilayah Kerja Panasbumi) Mataloko, Nusa Tenggara Timur, menyusul ditandatanganinya kesepakatan kerjasama antara PLN dengan Kementerian ESDM tentang studi eksplorasi dan pengeboran sumur produksi di WKP tersebut.
PT PLN GG diberi tugas untuk mengembangkan kapasitas 2,5 MW di WKP Mataloko.
Penandatanganan MOU pengembangan WKP Mataloko dilakukan oleh Kepala Badan Geologi ESDM Rudy Suhendar dan Direktur Pengadaan Strategis 1 PLN Sripeni Inten Cahyani pada awal Selasa (16/7/2019) pekan lalu di Jakarta. Hadir dalam kesempatan itu Kepala Badan Litbang ESDM, Dadan Kusdiana, dan sejumlah pejabat dari kedua belah pihak.
Kepala Badan Litbang Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, mengatakan, pemerintah berkomitmen meningkatkan rasio elektrifikasi di Provinsi NTT dengan pemanfaatan energi panasbumi.
“NTT akan menjadi kawasan wisata dan industri sehingga harus didukung dengan tersedianya pasokan listrik yang memadai. Pengembangan WKP Mataloko merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam memajukan NTT,” ungkap Dadan.
Dalam MOU tersebut, juga disepakati beberapa hal. Di antaranya, Badan Litbang ESDM melalui Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (P3TKETBTKE) dan BLU LEMIGAS akan melaksanakan beberapa studi panasbumi, meliputi studi mitigasi resiko, studi geologi geokimia geofisika, studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) serta penggunaan peralatan rig hidrolik (mobile hydraulic rig) LEMIGAS.
Sebelumnya BLU LEMIGAS dan PT PLN telah bekerja sama untuk pengadaan jasa konsultasi perhitungan losses actual regasifikasi Blok Arun dan pengadaan jasa konsultasi kajian harga gas untuk kelistrikan PT PLN.
Peran Badan Geologi dalam kerja sama ini nantinya akan dilaksanakan oleh Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP). Lembaga ini memiliki kemampuan dan peralatan untuk pemboran eksplorasi panasbumi.
Kerja sama dilatarbelakangi oleh kebijakan pemerintah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui percepatan proyek infrastruktur kelistrikan. Kementerian ESDM mencatat rasio Elektrifikasi NTT termasuk yang rendah di Indonesia, hingga bulan Maret 2019 sebesar 71%. Seiring dengan berkembangnya wisata di wilayah tersebut, kebutuhan listrik di NTT terus meningkat. Sebagian besar kebutuhan listrik NTT masih dipasok oleh pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
Di sisi lain, Provinsi NTT memiliki potensi panasbumi yang cukup besar di antaranya di Ulumbu, Mataloko, Mutubusa, Ropa dan Atadei. Dari 12 wilayah prospek panas bumi di Pulau Flores, terdapat tiga wilayah yang mendapat izin pengelolaan WKP (Wilayah Kerja Panas Bumi), yaitu Ulumbu, Mataloko dan Sokoria dengan total kapasitas terpasang mencapai 12,5 MW. Dengan pemanfaatan potensi panas bumi tersebut, diharapkan mampu meningkatkan rasio elektrifikasi di NTT. (es)
