Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu, Isa Rachmatarwata, meresmikan groundbreaking proyek PLTP Small Scale Dieng 10 MW Juli 2019 lalu.*
PABUMNews -Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto berharap agar proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga panasbumi (PLTP) Small Scale Dieng, Jawa Tengah, berjalan lancar sehingga target COD tercapai.
Menurut Rofik, kebutuhan energi Indonesia, terutama listrik kian hari kian meningkat. Oleh karena itu proyek PLTP small scale Dieng akan menunjang kebutuhan energi masyarakat terutama di transmisi Jawa dan Bali.
“Apalagi ini adalah Proyek Nasional Pertama PLTP di Indonesia yang dimonitor secara khusus oleh Staf Kepresidenan,” kata Rofik seperti dirilis dprd.go.id (Selasa, 3/12/2019).
Diketahui, groundbreaking proyek PLTP small scalle Dieng dilakukan pada Juli 2019 lalu. Hadir dalam kesempatan itu Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu, Isa Rachmatarwata, yang sekaligus meresmikan pelaksanaan groundbreaking.
Proyek ini bernilai 21 juta dolar Amerika dan mendapat dukungan dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
PLTP Small Scale Dieng adalah pembangkit skala kecil pertama Indonesia yang ditargetkan beroperasi secara komersial di akhir tahun 2020. Sehingga GeoDipa akan menambah pasokan produksi listriknya sebesar 130 MW. Tambahan pasokan ini merupakan pemenuhan kewajiban GeoDipa untuk mengembangkan kontrak area Dieng hingga 400 MW.
Rofik pun menyampaikan pentingnya Indonesia mengembangkan sistem industri Energi Baru Terbarukan (EBT), untuk menjaga kontinuitas pasokan energi yang ramah lingkungan dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.
“EBT berkaitan dengan kelistrikan dan bahan bakar. Di kelistrikan ada (potensi) air, angin, matahari, laut, panasbumi, dan biomassa. Perlu segera dibuat program yang masif dan terstruktur untuk penguatan EBT di biomassa contohnya. Beberapa perusahaan swasta telah menggunakan cangkang sawit untuk biomassa, menjadi alternatif yang sangat bagus untuk EBT,” ungkapnya.
Menurutnya, alam Indonesia yang sangat kaya memiliki potensi besar untuk menambah rasio elektrifikasi nasional melalui EBT. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan target 23 persen EBT dalam bauran energi sebelum 2025.Tak hanya pengembangan EBT, Rofik pun mengusulkan penggunaan EBT dalam kendaraan-kendaraan umum di Indonesia.
“Kami berharap penggunaan EBT yang terkait dengan bahan bakar gas dan listrik untuk kendaraan umum dapat segera diaplikasikan, mungkin untuk kendaraan-kendaraan umum pemerintah (dulu), sampai akhirnya untuk kendaraan pribadi pada tahun 2020,” tutur politisi dapil Jawa Tengah VII itu. (es)
