Home / Berita

Sabtu, 16 Desember 2017 - 18:58 WIB

Area Panasbumi Wae Sano, Project Pilot Government Drilling

PABUMNews-Pemerintah terus melakukan upaya akselerasi pengembangan panas bumi, termasuk dengan bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga lain. Bersama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM menginisiasi Government Drilling,  suatu program yang diharapkan mampu mengurangi risiko hulu pemboran.

Untuk pelaksanaan program Government Drilling, pemerintah menugaskan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menggunakan dana dari Kementerian Keuangan dan dana hibah dari Bank Dunia. Hibah Bank Dunia untuk kegiatan Government Drilling ini adalah sebesar US$ 49juta yang dialokasikan untuk 2 lokasi kegiatan. Lokasi pilot project Government Drilling yang telah disetujui oleh Bank Dunia adalah Area panasbumi Wae Sano dan dijadwalkan akan dilaksanakan pada akhir tahun 2018.

Pelaksanaan program ini diatur pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62/PMK.08/2017 tanggal 12 Mei 2017 tentang Pengelolaan Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur. Selain itu, telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Kementerian ESDM dengan Kementerian Keuangan tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Fasilitasi Penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi Untuk Mendukung Percepatan Pemanfaatan Panas Bumi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk mendukung implementasi program Government Drilling.

Baca Juga  Rida Mulyana, Soal EBT Selalu Menggebu sejak Dulu

“Kami berharap program ini mampu menarik minat investor dalam melakukan pengembangan panasbumi untuk WKP di wilayah Indonesia. Pada dasarnya program ini bertujuan untuk mengurangi risiko pengusahaan panasbumi dan diharapkan mendorong pengembangan panas bumi oleh pengembang swasta dan BUMN,” ungkap Direktur Panas Bumi, Ditjen EBTKE, Yunus Saefulhak pada Workshop Government Drilling di Bandung (11/12/2017) lalu.

Baca Juga  Kamojang, Wisata Panas Bumi dengan Suguhan Beragam Kawah

Workshop dengan tema Geothermal Assessment Resource and Financing tersebut diikuti oleh peserta yang berasal dari internal ESDM (Pusdiklat KEBTKE, PSDMBP, Pusdatin, dan P3TEKEBTKE), pengembang panas bumi, lembaga donor, perbankan dan akademisi. Topik utama pembahasan workshop adalah untuk mengetahui sejauh mana program ini dilakukan untuk memitigasi risiko pemboran.

Hadir sebagai narasumber James Lawless dan Greg Ussher dari Jacobs Consultant, serta Asrizal Masri dari PT Star Energy Geothermal Indonesia. Jacobs Consultant merupakan pihak yang ditunjuk oleh kedutaan Selandia Baru sebagai operator pelaksanan Partnership Agreement antara Kementerian Perdagangan Selandia Baru dengan Direktorat Jenderal EBTKE dalam rangka percepatan pengembangan panas bumi di Indonesia. Sementara sesi diskusi dimoderatori oleh Yunus Daud dari Universitas Indonesia. (es/dari esdm.go.id)

Berita ini 132 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Berita

Panasbumi Tangkuban Parahu, Jadikan Ciater Objek Wisata Favorit

Berita

Selain Panasbumi, Patuha Juga Anugerahi Pesona Indah Kawah Putih

Berita

Mengenal Sapan Maluluang, Sumber Air Panasbumi Terbesar di Solok Selatan

Berita

Geo Dipa Segera Garap WKP Candi Umbul Telomoyo

Berita

Kementerian ESDM Terbitkan Peraturan Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi Panasbumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung

Berita

Hentikan Sementara Pekerjaan Infrastruktur, PT SAE Fokus ke Pananganan Lingkungan

Berita

Sempat Gaduh, Surat Menteri Keuangan Soal PLN Akhirnya Dinilai Tepat

Berita

Larderello, Pembangkit Panasbumi Pertama di Dunia