Home / Berita / Nasional

Rabu, 28 September 2022 - 18:53 WIB

Asosiasi Daerah Penghasil Panasbumi Indonesia Minta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Lakukan Penyelidikan Kebocoran Gas H2S di PLTP Mandailing Sumut

PABUMNews Kebocoran gas hidrogen sulfida (H2S) yang terus terjadi pada proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) PT Sorik Merapi Geothermal Plant (SMGP) di Mandailing Natal, Sumut, menjadi perhatian Asosiasi Daerah Penghasil Panasbumi Indonesia (ADPPI).

Ketua Umum ADPPI, Hadanuddin menyatakan, Terhadap insiden kebocoran gas H2S pada PLTP Sorik Marapi Mandailing Natal, Sumut yang terus menerus terjadi dan telah mengakibatkan jatuh korban jiwa, dan kini terjadi lagi, sebagaimana di rilis Jaringan Tambang (JATAM), Rabu, 28 September 2022,

“Kami Asosiasi Daerah Penghasil Panasbumi Indonesia (ADPPI) meminta Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera melakukan penyelidikan,” kata Hasanuddin. Rabu (28/9/2022).

Baca Juga  Operasi Panas Bumi PT SMGP Mandailing Natal Kembali Telan Korban. Berikut Pernyataan JATAM

Hasanuddin menyatakan, Insiden ini adalah kelalaian pihak pemegang ijin.

“Karena sudah berulang terjadi dan memakan korban jiwa, Kami berpendapat pihak Independen Power Produser (IPP) pemegang Ijin Panas Bumi telah melakukan kelalain yang mengakibatkan korban jiwa,” cetusnya.

Bahkan ADPPI menyebut peristiwa pelanggaran yang harus dipetanggung jawabkan.

“Kami duga ini peristiwa pidana,” tukas Hasanuddin.

Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP), dijelaskannya, adalah pembangkit yang aman dan ramah lingkungan.

“Diberbagai tempat di Indonesia ini terbukti aman. Namun, pada PLTP Sorik Merapi kami menduga pengelolaannya tidak profesional,” terangnya.

Lebih jauh Hasanuddin menyebut, Adanya korban di lokasi tersebut merupakan Human Error.

Baca Juga  Di Curug Sirawe, Air Panasbumi Dieng Berbaur dengan Air Sejuk Pegunungan

“Sehingga menimbulkan kecelakaan dan korban. Ini Human Error,” ujarnya.

Menurutnya, Peristiwa ini menimbulkan citra negatif pengusahaan panas bumi.

“Kami meminta Kapolri tegas dan segera memerintahkan Kepolisian daerah setempat untuk segera melakukan penyelidikan,” tegasnya.

Hal diluar itu terkait pengawasan, Hasanuddin mengatakan, biarlah Kementerian ESDM melakukan evaluasi dan tindakan.

“Jika dipandang perlu diberi sanksi, sesuai kewenangan Kementerian ESDM,” katanya.

Ketua ADPPI mengimbau, Direktorat Panas bumi Ditjen EBTME Kementerian ESDM harus bersikap tegas dan profesional sesuai kewenangannnya.

“Jangan diam dan terkesan melindungi,” tandasnya.***

Berita ini 232 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Berita

Hivos Siap Kembangkan Panasbumi Flores Tahun 2019

Berita

Pengembangan Panasbumi Sering Terkendala Peraturan Daerah

Berita

Geo Dipa Langsung Tancap Gas Bangun PLTP Dieng 10 MW

Berita

Para Pakar Panasbumi akan Berkumpul di Maluku, Bahas Gempa Bumi

Berita

Tampung Listrik Panasbumi Muaralaboh, PLN Rampungkan Gardu Induk

Berita

Ignasius Jonan: Energi Panasbumi dan Air Tulang Punggung Sektor EBT

Berita

PGE Masih Jual Listrik di Bawah Harga Keekonomian

Berita

Pimpinan Wilayah STN Jabar Minta Batalkan Pengembangan Geothermal di Wilayah Gunung Gede Pangrango