Home / Regulasi

Sabtu, 15 Februari 2020 - 13:01 WIB

Bèrikut Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaran Panasbumi

Kawah Kereta di Kamojang, Garut, Jawa Barat. (Foto: Pabumnews)

PABUMNews – Upaya pemanfaatan panasbumi telah diatur dalam Undang-undang No 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. UU ini sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.

Dalam UU No 21, peran serta masyarakat dalam bidang panasbumi diakomodir dalam Bab VIII Pasal 165. Di sana disebutkan, dalam pelaksanaan penyelenggaraan panasbumi, masyarakat mempunyai peran untuk menjaga dan melindungi wilayah kegiatan pengusahaan panasbumi dan menyampaikan laporan jika ada bahaya atau pencemaran terkait pengusahaan panasbumi.

Kemudian UU tersebut mengatur pula hak masyarakat dalam pemanfaatan panasbumi, yaitu berhak memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengusahaan panasbumi melalui Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Baca Juga  Energi Panasbumi Indonesia Tak Ganggu Muka Air Tanah dan Ramah Lingkungan, Ini Penjelasan Sekum ADPPI

Masyarakat juga berhak memperoleh manfaat atas kegiatan pengusahaan panasbumi melalui kewajiban perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam kegiatan pengusahaan panasbumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UU No 21 pun menjamin hak masyarakat untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat kegiatan pengusahaan panasbumi yang menyalahi ketentuan.

Inilah lengkapnya Bab VII Pasal 165 tentang peran serta masyarakat dalam pengusahaan dan pemanfaatan panasbumi yang tercantum dalam UU No 21 Tahun 2014.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal65

(1) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Panas Bumi, masyarakat mempunyai peran serta untuk:

a. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian wilayah kegiatan pengusahaan Panas Bumi; dan

Baca Juga  Kreativitas Warga di Area Panasbumi Karaha

b. menyampaikan laporan terjadinya bahaya,pencemaran, dan/ a tau perusakan lingkungan di wilayah kegiatan pengusahaan Panas Bumi.

(2) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Panas Bumi masyarakat berhak untuk:

a. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengusahaan Panas Bumi melalui Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya;

b. memperoleh manfaat atas kegiatan pengusahaan Panas Bumi melalui kewajiban perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan dan/ a tau pengembangan masyarakat sekitar;

c. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam kegiatan pengusahaan Panas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan

d. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat kegiatan pengusahaan Panas Bumi yang menyalahi ketentuan. (Has)

Berita ini 534 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Berita

ESDM Cabut 32 Regulasi, ADPPI: Tak Berdampak Apa Pun Terhadap Pengembangan Panasbumi

Regulasi

Permen ESDM 23 Tahun 2017 Tata Cara Pelaporan Bonus Produksi

Regulasi

PP 07 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tidak Langsung

Regulasi

Permen ESDM 04 2017 Objek Vital Nasional

Regulasi

PP 28 Tahun 2016 Bonus Produksi

Regulasi

Permen 62 Tentang Pengelolaan Dana dan Infrastruktur Sektor Panas Bumi
Kepmen ESDM Dana Bagi Hasil Panas Bumi

Berita

Kepmen ESDM Dana Bagi Hasil Panas Bumi

Regulasi

Permen ESDM 50 Tahun 2017 Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan