Akankah Cascading Tarif Diberlakukan untuk Listrik Panasbumi?

Akankah Cascading Tarif Diberlakukan untuk Listrik Panasbumi?

PABUMNews – Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, sempat mengusulkan agar menerapkan cascading tarif untuk energi listrik panasbumi. Menurutnya, cascading tarif bisa menjadi pemicu pertumbuhan kapasitas terpasang panasbumi yang sekarang ini dinilai lambat.

Usulan itu diungkapkan Bambang pada saat gelaran The 7th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2019 di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Agustus 2019 lalu. Bambang melontarkannya sebagai respon atas kritikan Wapres Jusup Kalla yang menilai pengembangan panasbumi Indonesia lambat. Menurut JK, sudah puluhan tahun Indonesia mengembangkan panasbumi namun kapasitasnya baru mencapai 2.000 MW.

Cascading tarif diartikan sebagai skema tarif yang diterapkan dengan harga tinggi di awal dan kemudian turun seiring waktu operasi. Dan skema ini, diperkirakan akan mewarnai Perpres tentang feed in tariff energi baru terbarukan (EBT) yang kini menunggu tekenan presiden. Hal ini terlihat dari pernyataan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam laman esdm.go.id yang menjelaskan dua point penting tentang feed in tariff yang disusunnya tersebut.

Pertama, feed in tariff dalam Perpres yang akan terbit, harga jenis sumber EBT akan dibedakan karena setiap EBT memiliki perbedaan biaya dan teknologi.

“Contohnya geothermal, lain dengan solar panel, lain dengan biomassa, dengan hydro. Kalau geothermal kan mirip-mirip migas, mengebor dan survei,” jelas Arifin.

Kedua, dalam Perpres, diatur pula masa berlakunya. Masa berlaku suatu harga EBT akan disesuaikan dengan depresiasi cost yang akan terus menurun.

“Hal ini bertujuan agar beban PLN tidak terlalu berat, jangan dipukul rata semua, padahal biayanya sudah turun, kan ada depresiasi,” jelas Arifin.

Pertanyaannya, apakah masa berlaku harga di awal memberlakukan harga tinggi seperti dimaksudkan cascading tarif yang disebutkan Bambang? Atau jangan-jangan Perpres tersebut bauran dari feed in tariff dengan skema BPP yang berlaku sekarang. Artinya, berlakunya feed in tariff terbatas dalam sekian tahun kemudian setelah itu kembali lagi ke skema BPP.

Kita tunggu. Yang jelas, menurut Menteri ESDM, kebijakan baru ini bertujuan agar ramah investor serta tidak merugikan investor. (Has)