Draft Feed in Tariff EBT Sudah Masuk ke Kementerian Sekretariat Negara

Draft Feed in Tariff EBT Sudah Masuk ke Kementerian Sekretariat Negara

Menteri ESDM Arifin Tasrif (Foto: Dream.co.id)

PABUMNews – Draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang feed in tariff energi baru terbarukan (EBT) sudah masuk ke Kementerian Sekretariat Negara. Perpres tersebut diharapkan segera berlaku di awal 2020.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menjelaskan, dalam skema feed in tariff dalam Perpres yang akan terbit tersebut, harga akan dibedakan berdasarkan jenis sumber EBT-nya, karena setiap EBT memiliki perbedaan biaya dan teknologi.

“Contohnya geothermal, lain dengan solar panel, lain dengan biomassa, dengan hydro. Kalau geothermal kan mirip-mirip migas, mengebor dan survei,” jelas Arifin di Jakarta, Jumat (27/12).

Menteri ESDM memastikan, kebijakan baru ini bertujuan agar ramah investor serta tidak merugikan investor. Dengan skema yang baru ini diharapkan pembangunan pembangkit EBT tetap berjalan.

Lebih lanjut Menteri ESDM memastikan, kebijakan baru ini bertujuan agar ramah investor serta tidak merugikan investor. Dengan skema yang baru ini diharapkan pembangunan pembangkit EBT tetap berjalan.

“Kan kemaren feed in tarif diberlakukan untuk semuanya, sehingga tidak jalan. Yang costnya mahal, masa mau dijual murah, malah rugi,” ungkap Arifin.

Poin lainnya dalam Perpres, lanjut Menteri, diatur pula masa berlakunya. Masa berlaku suatu harga EBT akan disesuaikan dengan depresiasi cost yang akan terus menurun.

“Hal ini bertujuan agar beban PLN tidak terlalu berat, jangan dipukul rata semua, padahal biayanya sudah turun, kan ada depresiasi,” jelas Arifin.

Kebijakan baru ini akan menggantikan formula harga pembangkit listrik EBT saat ini dihitung berdasarkan biaya pokok penyediaan (BPP) yang ditetapkan PLN seperti tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM nomor 50 Tahun 2017.

Formula baru ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mencapai pemanfaatan EBT sebesar 23 persen di dalam bauran energi (energy mix) di tahun 2025 sesuai Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). (es)