Geo Dipa Beberkan Kronologis Sengketa dengan Bumigas

Geo Dipa Beberkan Kronologis Sengketa dengan Bumigas

PLTP Patuha (sumber foto : Geo Dipa Energi)

PABUMNews-PT Geo Dipa Energi (Persero) sudah mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan sebagian permohonan Bumigas Energi atas putusan BANI.

Dalam hak jawabnya kepada Bisnis.Com terkait sengketa dengan Bumigas Energi (dimuat Bisnis.Com tanggal 2 November 2018), pihak Geo Dipa mengungkapkan kronologis sengketa tersebut.

Inilah lengkapnya kronologis sengketa antara Geo Dipa dengan Bumi Gas Eneri versi Geo Dipa berdasarkan hak jawab yang dimuat Bisnis.Com.

Pada saat ini PT Geo Dipa Energi (Persero) sudah mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal itu terkait dengan sengketa hukum antara Geo Dipa dan PT Bumigas Energi.

Untuk itu, Geo Dipa meminta dukungan segenap pihak untuk mendukung penyelesaian sengketa itu demi kepentingan bangsa dan negara sesuai dengan kapasitasnya dan sesuai ketetentuan yang berlaku.

Geo Dipa merupakan satu-satunya BUMN di bidang geotermal yang sedang mengemban tugas negara untuk pengembangan panas bumi di Indonesia, khususnya di Dieng-Jawa Tengah dan di Patuha-Jawa Barat, yang secara jelas di dalamnya terdapat kepentingan hajat hidup orang banyak dan ketahanan energi nasional.

Bumigas tidak melakukan pembangunan PLTP Dieng-Patuha sesuai kewajiban kontrak karena gagal mendapatkan pendanaan, walaupun menjanjikan adanya 1st drawdown sebesar 40 juta dolar Hong Kong. Padahal, syarat Kontrak KTR.001/2005 yang ditandatangani Bumigas harus menunjukkan adanya lender yang membiayai proyek Dieng Patuha.

Pada 12 Desember 2004 Bumigas menyatakan telah menandatangani finance agreement dengan CNT Group Ltd. sebagai lender, sehingga dengan adanya finance agreement tersebut kontrak KTR.001/2005 ditandatangani 1 Februari 2005. Finance agreement ini kemudian menjadi lampiran kontrak KTR.001/2005, namun kontrak KTR.001/2005 adalah kontrak dengan syarat batal. Hal ini sesuai dengan Pasal 55 kontrak, yang mana dalam jangka waktu 3 bulan setelah kontrak ditandatangani (30 April 2005) harus menyerahkan prove of fund yang diterima Geo Dipa. Namun, Bumigas tidak dapat memenuhi syarat sebagaimana Pasal 55 kontrak sampai 30 April 2005. Dengan demikian kontrak berakhir dengan sendirinya.

Bumigas memberitahukan bahwa ada 1st drawdown dari rekening milik Honest Group di Bank of China kepada rekening Bumigas di HSBC Hongkong sebesar 40 juta dolar Hong Kong atau saat itu setara US$5,16 juta sehingga menurut Bumigas kontrak tidak berakhir dengan sendirinya dan berlaku untuk 15 tahun terhitung 1 Februari 2005. Pada kenyataannya, Geo Dipa tidak pernah menerima dana sebesar 40 juta dolar Hong Kong atau US$5,16 untuk proyek Dieng Patuha.

Selanjutnya, Bumigas memberitahukan akan melakukan drawdown secara periodik sesuai kewajibanya menurut kontrak yang mana pada 2005 kewajiban drawdown Bumigas sebesar USD 75 juta. Pada kenyataannya, Bumigas tidak melakukan drawdown dimaksud, Bumigas juga tidak pernah melakukan pembangunan proyek Dieng Patuha. Bahkan, tidak ada progres pekerjaan pembangunan yang dilakukan oleh Bumigas, atau berdasarkan kurva S sebesar 0%.

Geo Dipa beberapa kali menanyakan dan meminta klarifikasi kepada Bumigas mengenai syarat sesuai Pasal 55b kontrak. Pada kenyataannya, pertanyaan Geo Dipa tidak pernah direspon Bumigas. Akhirnya Geo Dipa mengajukan permohonan ke BANI sesuai klausul arbitrase dalam kontrak KTR.001/2005.

Geo Dipa sebagai BUMN meminta bantuan kepada KPK untuk memberikan klarifikasi 1st drawdown Bumigas tanggal 29 April 2005 di HSBC Hong Kong guna menghindarkan kerugian keuangan Negara. Sesuai dengan kewenangannya dalam pencegahan korupsi, KPK melalui surat tanggal 19 September 2017 memberikan klarifikasi bahwa Bumigas tidak pernah memiliki rekening di HSBC Hong Kong baik dalam keadaan aktif atau telah ditutup. Dengan adanya klarifikasi KPK ini, Geo Dipa baru mengetahui fakta sebenarnya bahwa 1st drawdown Bumigas pada 29 April 2005 tidak ada. Dengan tidak adanya 1st drawdown tersebut, sesuai ketentuan Pasal 55 kontrak KTR.001/2005 sudah berakhir dengan sendirinya sejak 1 Mei 2005.

Surat KPK merupakan surat yang sah dan memiliki legitimasi, serta kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Menjadikan surat KPK sebagai bukti dalam persidangan BANI adalah sah menurut ketentuan yang berlaku.

Geo Dipa dengan didampingi Kejaksaan Agung dan KPK pada 2016 telah melakukan renegosiasi dengan Bumigas untuk mencari kesepakatan agar proyek Dieng dan Patuha bisa segera dilanjutkan. Namun, dalam perundingan tersebut Bumigas meminta hal-hal yang tidak dapat dipenuhi Geo Dipa karena dapat menimbulkan potensi kerugian keuangan negara jika dipenuhi Geo Dipa. Atas sikap Geo Dipa tersebut, Bumigas marah dan secara sepihak menyatakan perundingan deadlock.

Hal-hal yang diminta oleh Bumigas dan tidak dapat dipenuhi Geo Dipa tersebut antara lain, penyerahan PLTP Patuha 1 yang sudah selesai dibangun sendiri Geo Dipa kepada Bumigas, pembayaran kompensasi kepada Bumigas, dan perubahan skema kontrak BTOT hasil tender menjadi skema kontrak BOT.

BANI merupakan lembaga yang dipilih Geo Dipa dan Bumigas untuk penyelesaian sengketa sesuai klausul arbitrase sehingga pengadilan tidak berwenang memeriksa sengketa kontrak KTR.001/2005. Begitu juga MA. Pengadilan dan MA bukanlah lembaga banding/kasasi dari BANI. Putusan BANI bersifat final dan mengikat Geo Dipa dan Bumigas sesuai UU yang berlaku. Dengan adanya klausul arbitrase dalam perjanjian, sesuai ketentuan yang berlaku, pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara sengketa KTR.001/2005.

Saat ini GeoDipa sedang melakukan negosiasi dengan Bank Asing untuk mendapatkan pinjaman sekitar US$300 juta untuk melanjutkan pembangunan PLTP Dieng dan PLTP Patuha yang saat ini mangkrak. Pembangunan PLTP Dieng dan PLTP Patuha ini harus segera berjalan sukses mengingat proyek Dieng Patuha ini merupakan bagian dari program pemerintah 35.000 MW guna kepentingan hajat hidup orang banyak dan ketahanan energi di Indonesia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Bumigas tidak melakukan kewajiban-kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak KTR.001/2005, tetapi setelah renegosiasi pada 2016 Bumigas banyak menuntut hal-hal yang bukan menjadi haknya.

Saat ini, sengketa hukum kontrak KTR.001/2005 antara Geo Dipa dengan Bumigas ini mendapat perhatian yang serius dengan pengawasan KPK dan Kejaksaan Agung dalam upaya pencegahan potensi kerugian keuangan negara.

Sebagai latar belakang informasi, Geo Dipa didirikan oleh Pertamina dan PLN pada 22 Juli 2002 sesuai dengan instruksi Menteri Keuangan melalui surat No.S.436/MK.02/2001 tanggal 4 September 2001 dan surat Menteri ESDM No.3900./40/M/2001 khusus untuk mengelola aset-aset eks Himpurna California Energy Ltd (“HCE”) di area panas bumi Dieng–Jawa Tengah dan eks Patuha Power Ltd (“PPL”).

Pada 2011, pemerintah menetapkan Geo Dipa sebagai BUMN Geothermal di Indonesia dengan hibah seluruh saham Pertamina kepada negara. Selama melakukan operasi Dieng dan Patuha dari sejak didirikan pada 2002, Geo Dipa secara rutin berkoordinasi dan melakukan pelaporan kepada pemerintah melalui instansi terkait, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pada 2017, Geo Dipa mendapat penugasan WKP baru dari pemerintah di Candi Umbul Telomoyo–Jawa Tengah dan di Arjuno Wilerang–Jawa Timur. (es)