Geo Dipa dan Ide PLN Mencaplok Pertamina

Geo Dipa dan Ide PLN Mencaplok Pertamina

PABUMNews- Besarnya biaya merupakan salah satu kendala dalam pengusahaan panasbumi menjadi energi listrik. Ujung-ujungnya, biaya mempengaruhi besaran harga jual listrik panasbumi dari pengembang kepada PLN, yang merupakan satu-satunya perusahaan penyalur energi listrik di Indonesia.

Terkait hal itu, Direktur PT. Geo Dipa Energi, Riki F. Ibrahim menyatakan, keberadaan perusahaan yang dipimpinnya akan memberikan solusi untuk pengembangan panasbumi di Indonesia sebab bisa memberikan harga listrik panasbumi yang paling ekonomis.

“Sebagai satu-satunya BUMN panasbumi yang membutuhkan pertumbuhan cepat, Geo Dipa Energi sangat mungkin memberikan harga listrik dari panasbumi yang paling ekonomis,” ungkap Riki seperti dirilis Dunia Energi, Senin (17/9/2018).

Riki menilai, keberadaan PT Geo Dipa Energi yang langsung di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan, merupakan satu keuntungan bagi perusahaannya. Intinya, Riki hendak mengatakan, berada di bawah pembinaan langsung Kementerian Keuangan, memungkinkan Geo Dipa memperoleh “kemudahan” dalam memperoleh kecukupan pendanaan yang sangat murah untuk melaksanakan proyek panasbumi, baik pendanaan multilateral maupun bilateral.

Namun apa yang diungkapkan Riki tentang kecukupan anggaran yang sangat murah tersebut, tentu saja tak terlepas dari strategi Geo Dipa untuk menyediakan listrik murah bagi perusahaan induknya, yakni PLN. Seperti diketahui, proses penetapan harga jual listrik panasbumi dari pengembang panasbumi kepada PLN seringkali sangat alot.

Tahun 2016 lalu, hubungan PLN dan Pertamina sempat memanas akibat ketidaksepakatan harga jual uap PLTP Kamojang I, II, dan III. Saat itu Pertamina menginginkan harga jual sebesar USD 9,5 sen per Kwh, sementara PLN ingin tak lebih dari USD 4 sen per kWh.

Dari kekisruhan ini muncul ide agar PLN mencaplok Pertamina, khususnya anak usahanya, PT Pertamina Geothermal Energi (PGE). Setelah ramai menghiasi pemberitaan media massa, akhirnya Kementerian BUMN turun tangan. Kedua perusahaan pelat merah itu pun berdamai dan sepakat harga jual uap dari Kamojang I, II dan III sebesar USD 6 sen. Rencana PLN mencaplok PGE pun tak jadi.

Sekarang ini pun ada dua pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang sudah beroperasi, namun harga jual listriknya belum menenui kata sepakat. PLN menilai harga jual listriknya terlalu tinggi. Kedua PLTP itu adalah Karaha Unit 1 di Tasikmalaya, Jawa Barat, dan PLTP Lumut Balai, Muara Enim, Sumatera Selatan yang masing-masing dioperasikan oleh PGE.

Harga listrik Lumut Balai dalam kesepakatan awal alias head of agreement (HoA) sebesar US$ 11, 6 per KWh. Harga ini sudah disetujui BPKP. Namun PLN menilai harga tersebut terlalu tinggi sehingga meminta dikaji ulang. Sementara untuk di Karaha, yang sudah mulai Commercial on Date (CoD) pada 6 April 2018 lalu dengan kapasitas 30 megawatt (MW), harga listriknya US$ 8,6 sen per KWh dalam Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL). Namun, setelah dilakukan kajian serta audit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), harga yang sesuai dengan keekonomian adalah US$ 11,4 sen per KWh. Pihak PLN pun kini masih mengkaji masukan dari BPKP tersebut.

Hingga kini harga jual listrik dari kedua PLTP tersebut belum ada titik temu. Akankah PLN kembali memunculkan ide untuk mencaplok PGE gara-gara Lumut Balai dan Karaha? Kita tunggu.

Inilah harga jual listrik panasbumi dari pengembang kepada PLN

PLTP Dieng dan Patuha (Geo Dipa Energi) US$ 7,2 sen per Kwh
PLTP Lahendong unit 5 dan 6 (PGE) USD 11,42 sen per KWh.
PLTP Ulubelu (PGE) USD 7,53 sen per KWh.
PLTP Rantau Dedap (PT Supreme Energi) USD 11,76 cent per kWh.
PLTP Gunung Talang-Bukit Kili (Hitay Energy) 12,75 sen per kWh.
(es)