Kadin Sarankan Cost Recovery Diterapkan dalam Panas Bumi

Kadin Sarankan Cost Recovery Diterapkan dalam Panas Bumi

Ketua Komite Tetap Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan Kadin Indonesia Satya Widya Yudha. (*)

PABUMNews – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai penerapan skema biaya operasi yang dikembalikan (cost recovery) akan mempercepat pemanfaatan panas bumi di Indonesia.

Diharapkan, dengan penerapan skema tersebut, target bauran energi baru terbarukan (EBT), termasuk panas bumi, sebesar 23 persen pada 2025 bisa terkejar.

“Dengan skema cost recovery, apabila ditemukan panas bumi, maka sunk cost-nya dikembalikan. Itu akan meng-attract investasi geothermal di Indonesia,” kata Ketua Komite Tetap Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan Kadin Indonesia Satya Widya Yudha sebagai masukan kepada Komisi VII DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (RUU EBTKE) di Jakarta, Senin (21/9/2020).

Ditambahkannya, seperti juga migas, drilling panas bumi memiliki risiko tinggi, sehingga jika semua risiko ditanggung investor, maka akan memberatkan.

Satya juga menyinggung soal skema BOOT (Build, Operate, Own, and Transfer) sesuai Permen ESDM No 50 Tahun 2017. Dengan skema itu maka aset pembangkit yang dibangun swasta akan menjadi milik PT PLN (Persero) setelah kontrak berakhir.

“Tapi, masalahnya, perbankan tidak bisa memberikan jaminan kepada swasta yang membangun pembangkit itu. Jadi, investor sulit membangun memakai skema BOOT,” kata Satya.

Permasalahan lainnya, perbankan tidak bisa mengalihkan kontrak kepada pengembang swasta (independent power producer/IPP) yang lebih mampu kalau ada IPP yang kolaps.

Ketidaklaziman lainnya menurut Satya, soal klausul dalam perjanjian jual beli listrik (Power Purcashe Agreement/PPA) yang menyebutkan, saham perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi pembangkit, tidak dapat dijaminkan.

“Ini sesuatu yang tidak lazim, kalau mau berkompetisi dengan energi fosil,” ujarnya.

Satya menambahkan, pengembangan EBT juga memerlukan insentif nonfiskal berupa jaminan penyediaan lahan oleh pemerintah, sehingga biaya bisa ditekan cukup besar.

“Hal lainnya yang mengakibatkan EBT kurang menarik di kalangan investor, kata Satya, adalah soal harga yang tidak kompetitif. Ini karena harga yang dipatok di bawah delapan sen dolar AS per kWh. Jadi, kalau ada investor dengan tawaran enam sen dolar, maka tidak akan masuk,” katanya. (Ref)