Kadin Sebut Regulasi Berubah-ubah Perburuk Investasi EBT di Indonesia

Kadin Sebut Regulasi Berubah-ubah Perburuk Investasi EBT di Indonesia

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Energi Terbarukan Halim Kalla. (*)

PABUMNews- Mengapa pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) kurang berkembang di Indonesia dibanding energi fosil? Jawabannya disampaikan salah seorang pengusaha EBT pentolan dari Kalla Group, Halim Kalla.

Halim yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Energi Terbarukan dan Lingkungan Hidup, menegaskan, salah satu kendala pengembangan EBT di Indonesia ada pada ketidakjelasan regulasi.

“Intinya, regulasi yang berubah-ubah memperburuk iklim investasi EBT di Indonesia,” ujar Halim yang juga bos dari pengembang energi terbarukan, PT Intim Wira Energi tersebut saat dengar pendapat antara Kadin dengan DPR RI, Senin (21/9/2020).

Sebagai pengusaha, Halim juga menilai pemerintah kurang berkomitmen dalam mencapai target bauran energi baru terbarukan, sehingga kebijakan terkesan kurang mendukung investasi tersebut.

Di sisi lain, lanjutnya, penetapan harga tanpa tingkat pengembalian investasi yang layak untuk proyek energi baru terbarukan telah mengurangi minat investor.

Menurut Halim, berbagai insentif yang diberikan kepada pengusaha EBT pun kurang menarik.

“Pemberian tax holiday dan tax allowance hanya lima tahun, padahal lima tahun pertama setelah operasi, proyek masih cash flow,” katanya.

Seperti diketahui, Kalla Group sukses membangun pembangkit EBT, tepatnya pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Poso yang rencananya akan dibangun di tiga tempat. Yakni PLTA Poso I dengan kapasitas 60 megawatt (MW), PLTA Poso II (195 MW), dan PLTA Poso III (320 MW). PLTA yang sudah beroperasi tahun ini adalah PLTA Poso II dengan memakan biaya sekitar Rp 4 triliun.

Di bidang panas bumi pun, Kalla Group mengincar potensi panas bumi Gunung Lompobattang, Sulawesi Selatan. Ekspos rencana pemanfaatan potensi telah dilakukan sejak tahun 2013 lalu. (Ref)