Ketua API: Skema Feed in Tariff akan Berikan Kepastian kepada Pengembang Panas Bumi

Ketua API: Skema Feed in Tariff akan Berikan Kepastian kepada Pengembang Panas Bumi

Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) Prijandaru Effendi.

PABUMNews – Pemerintah hingga sekarang masih menggodok aturan harga beli listrik dari pembangkit EBT, termasuk panas bumi. Aturan tersebut nantinya dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres).

Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) Prijandaru Effendi berharap agar aturan yang sedang disusun oleh pemerintah tersebut bisa memberikan kepastian kepada pengembang.

Menurut Prijandaru, ada dua opsi yang tengah dipertimbangkan pemerintah terkait skema tarif panas bumi, yakni skema feed in tariff dan harga patokan tertinggi.

Prijandaru menegaskan, opsi pertama feed in tariff merupakan pilihan tepat bagi pengembangan panas bumi, meskipun skema harga patokan tertinggi juga memiliki kelebihan.

“Opsi skema feed in tariff paling tepat sebab harga pembelian listrik PLTP akan berdasarkan keekonomian proyek,” katanya, Kamis (18/6/2020).

Selain itu, lanjutnya, skema feed in tariff pun akan memberikan kepastian kepada pengembang panas bumi.

“Dengan feed in tariff, sekali kami dapat (izin), semua langsung bisa dilaksanakan sebab tidak ada negosiasi dengan PLN, langsung dikasih penugasan,” katanya.

Sementara untuk harga patokan tertinggi, menurut Prijandaru, di dalamnya masih ada negosiasi dengan pihak PLN yang dipastikan meminta penurunan harga.

Prijandariu mengatakan, tarif harga beli listrik sesuai dengan keekonomian proyek merupakan hal yang tidak bisa ditawar bagi pengembang. Jika kemudian ada kesenjangan antara keekonomian proyek dengan keterjangkauan tarif listrik, maka pemerintah harus mencari solusinya.

“Kesenjangan tersebut jangan diserahkan kepada PLN atau pengembang, tapi harus pemerintah yang mencari solusi,” paparnya.

Insentif

Prijandaru pun menjelaskan soal sejumlah insentif yang ditawarkan pemerintah kepada pengembang panas bumi, seperti pembebasan pajak, dan lain-lain. Prijandaru berharap agar syarat untuk menerima insentif tersebut tidak rumit sehingga pengembang bisa memenuhinya.

Intinya, lanjut Prijandaru, jangan memberikan banyak hal yang susah dicapai yang akhirnya berimbas pada tidak tercapainya harga keekonomian proyek. (es)