Ketum ADPPI Hasanuddin Berharap Presiden Segera Menyelesaikan Kendala Pengembangan Panasbumi

Ketum ADPPI Hasanuddin Berharap Presiden Segera Menyelesaikan Kendala Pengembangan Panasbumi

Para pengurus ADPPI, dari kiri ke kanan : Harry Nurulfuad (Sekjen), Alimin Ginting (Dewan Pakar), Hasanuddin (Ketua Umum)

PABUMNews– Ketua Umum Asosiasi Daerah Penghasil Panasbumi Indonesia (ADPPI), Hasanuddin, berharap Presiden Jokowi dapat segera menyelesaikan hal penting terkait pengusahaan panasbumi, baik untuk pemanfaatan tidak langsung atau Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP), maupun pemanfaatan langsung untuk kepentingan wisata.

Terkait pemanfaatan tidak langsung (untuk pembangkitan) Hasanuddin melihat ada dua hal penting yang harus diselesaikan, yakni kebijakan tarif yang tidak sesuai dengan kaidah keekonomian sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panasbumi. Hal kedua adalah resiko sosial (social risk) yang berdampak pada terhambatnya pengembangan panasbumi.

“Kedua hal ini telah berdampak nyata terhadap pemanfaatan energi terbarukan panasbumi bagi kepentingan energi listrik nasional. Jika tidak segera diselesaikan, maka pemerintah jangan berharap dapat memanfaatkan energi terbarukan sebagai energi alternatif masa depan menggantikan ketergantungan terhadap energi fosil yang tidak hanya berbahaya bagi lingkungan, tetapi juga berisiko ketidakpastian,” katanya, Selasa (21/5/2019).

Hasanuddin menuding kebijakan tarif yang sekarang diberlakukan adalah skema terselubung untuk mematikan sektor panasbumi dalam kaitan kepentingan pembangkit listrik nasional.

Terkait resiko sosial yang sekarang banyak dikeluhkan para pengembang panasbumi, Hasanuddin berharap, ke depan pemerintah mengikutsertakan para pegiat lingkungan hidup dan organisasi masyarakat setempat dalam pengusahaan panasbumi. Hal ini penting agar tidak terjadi misinterpretasi di lapangan yang mengakibatkan adanya ketidakpastian sosial dalam pemanfaatan panasbumi selama ini.

Sementara mengenai pemanfaatan langsung, Hasanuddin menyatakan kendalanya di antaranya belum tuntasnya regulasi tentang Ijin Pemanfaatan Langsung. Kendala ini sangat menghambat pemenfataan panasbumi untuk sektor wisata.

“Padahal industri wisata yang bersumber dari panasbumi telah nyata berdampak signifikan bagi perekonomian daerah, namun masih terkendala regulasi. Kendala itu mengakibatkan Ijin Pemanfaatan Langsung bagi pengusahaannya hingga saat ini tidak dapat diproses. Dampak dari hal ini adalah pemerintah daerah belum dapat mengakses pendapatan daerah dari pemanfaatan langsung,” ungkapnya.

Mayoritas wisata yang memiliki daya tarik, lanjutnya, adalah wisata air panasbumi, selain letaknya di pegunungan, air panas ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, khususnya wisatawan domestik.

Sejak diberlakukannya UU 21 Tahun 2014, kewenangan penyelenggaraan pemanfaatan langsung panasbumi ada di pemerintah daerah, namun regulasinya belum diselesaikan sehingga belum memiliki kerangka operasional yang jelas.

Panasbumi, beber Hasanuddin, adalah anugerah bagi bangsa Indonesia di mana Indonesia memiliki 40 persen potensi panasbumi dunia. Namun sekarang ini pemanfaatannya relatif masih sangat minim.

“Minimnya pemanfaatan panasbumi ini di antaranya disebabkan oleh adanya kendala-kendala tadi,” jelasnya.

Oleh karena itu Hasnuddin berharap Presiden Jokowi bisa segera menuntaskan hal urgen dalam pengembangan panasbumi ini sehingga pemanfaatan panasbumi menjadi terintegrasi, antara pemanfaatan langsung dan tidak langsung.(es)