Mengoptimalkan Energi Panasbumi di Flores Harus Disertai Pengembangan Bisnis

Mengoptimalkan Energi Panasbumi di Flores Harus Disertai Pengembangan Bisnis

Dirjen EBTKE FX Sutijastoto berbicara di forum bisnis yang digelar untuk mendorong percepatan program Flores Geothermal Island. (*)

PABUMNews – Tanggal 19 Juni 2017 Pulau Flores ditetapkan sebagai Pulau Panasbumi. Penetapan ini dikukuhkan melalui Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 2268 K/30/MEM/2017.

Tujuan penetapan ini ialah untuk mengoptimalkan penggunaan energi panasbumi di Pulau Flores baik sebagai sumber listrik maupun sumber energi non listrik.

Flores memang kaya akan potensi panasbumi. Potensi ini tersebar di 17 lokasi dengan sumber daya 402.5 MW dan cadangan 527 MW.

Untuk mendorong percepatan pengembangan Program Flores Geothermal Island, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) bersama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Pemerintah Kabupaten Ngada menginisiasi gelaran forum bisnis di Kantor Bupati Ngada Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 lalu.

Hadir pada kegiatan itu jajaran Pemprov NTT, para pejabat di lingkungan Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, para petinggi PLN, juga puluhan pelaku usaha bidang pariwisata dan perhotelan, tokoh masyarakat dan pihak lainnya.

Direktur Jenderal EBTKE, F.X Sutijastoto yang menjadi salah satu pembicara pada forum itu mengungkapkan, forum bisnis ini dimaksudkan untuk mencari peluang pengembangan bisnis yang mampu menciptakan demand bagi pembangunan pembangkit listrik berbasis panasbumi di Flores.

“Ini merupakan upaya mensukseskan Program Flores Geothermal Island,” katanya.

Ia mengatakan, penciptaan demand (demand creation) di Flores diperlukan sebab jika pembangkitan tenaga listrik hanya mengikuti pertumbuhan demand secara alami, maka pemanfaatan sumber daya panasbumi tidak akan optimal.

“Jadi kita di sini untuk kesamaan pandangan bagaimana kita menyamakan persepsi, menyamakan tujuan sehingga kita bisa memberikan kontribusi melalui Flores Geothermal Energy, dan tentu saja ini bagian dari pengembangan EBT. Dengan begitu kita ikut membantu mengurangi masalah ekonomi nasional. Kita kumpul hari ini untuk memetakan potensi-potensi yang mampu meningkatkan ekonomi setempat. Kita mulai dengan Ngada, Ende, Labuan Bajo dan Laratuka,” tandas Sutjastoto.

Saat ini, sedang disiapkan penyusunan kajian Masterplan Flores Geothermal Island. Berdasarkan identifikasi awal, diperlukan enam Working Group (WG) untuk melakukan kajian tematik untuk beberapa aspek yaitu WG Geothermal Resources, WG Economic Planning, WG Energy Demand, WG Energy Supply, WG Environment, Social, and Land, dan WG Financial Resource, yang melibatkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Untuk mendorong penguatan koordinasi antar kementerian/lembaga maupun Pemerintah Daerah dan meningkatkan prioritas program, Flores Geothermal Island sedang diusulkan ke Bappenas agar dimasukkan dalam RPJMN 2020-2024.

Sementara itu, tercatat Rasio Elektrifikasi (RE) di NTT baru mencapai 72% (Juli 2019). Rasio ini merupakan yang terendah di Indonesia karena RE Nasional sudah lebih dari 98,8%. Di sisi lain, pertumbuhan industri pariwisata di NTT khususnya di Flores sangat cepat terutama setelah Labuan Bajo menjadi salah satu destinasi wisata prioritas sehingga perlu didukung dengan ketersediaan energi listrik.

Untuk mendukung percepatan peningkatan rasio elektrifikasi dan mendukung pertumbuhan industri khususnya pariwisata, diperlukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik dan karena ketersediaan sumber dayanya, panas bumi menjadi pilihan utama.

Oleh karena itu diperlukan keterlibatan beberapa pihak untuk membangun ekonomi di Flores melalui penyamaan pandangan, komitmen berkontribusi, dan pemetaan potensi ekonomi dan pihaknya siap berkolaborasi untuk membangun Flores.

“Kami dari Ditjen EBTKE siap berkolaborasi untuk membangun Flores. Mau kita lihat apakah di Mataloko ada panasbumi 63 MW atau tidak, dan jika memang benar mari kita garap secepat mungkin, apalagi sekarang transmisinya sudah ada, oleh karena itu nanti kita fasilitasi. Mataloko berada di kabupaten Ngada, NTT. Luas WKP 10,1 KM. Saat ini PLTP Mataloko berkapasitas 1×2,5MW, nantinya akan dikembangkan kapasitas 2×10 MW oleh PT. PLN,” ujar Toto. (es)