MK Tolak Permohonan Warga Bandung Soal Uji Materi Bagi Hasil Panasbumi

MK Tolak Permohonan Warga Bandung Soal Uji Materi Bagi Hasil Panasbumi

PABUMnews- Mahkamah Konstitusi menolak gugatan warga Kabupaten Bandung tentang bagi hasil panasbumi.

“Amar putusan, menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima,” ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, seperti dirilis Antara, Kamis (24/1/2019).

Menurut MK, penolakan tersebut didasari karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon perkara. Oleh karena itu, permohonan uji ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak bisa diterima.

MK menilai, substansi yang dipersoalkan para pemohon merupakan hak daerah yang menjadi kewenangan daerah, baik kabupaten/kota maupun provinsi. Sementara pemohon dari perkara ini adalah sejumlah warga yang tinggal di wilayah panasbumi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang merasa dirugikan dengan aturan pembagian dana hasil panasbumi untuk provinsi sebesar 16 persen.

“Yang dapat mempersoalkan konstitusionalitas norma tersebut adalah pemerintah provinsi, bukan perorangan warga negara,” ujar Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul saat membacakan pertimbangan Mahkamah.

Diketahui, dana bagi hasil (DBH) panasbumi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah yang diatur UU 33 Tahun 2004, “digugat” warga Kabupaten Bandung. Mereka mengajukan uji materi UU No 33 Tahun 2004 tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UUD 1945 pada Oktober 2018 lalu.

“Ada 16 warga Kabupaten Bandung yang menginisiasi ajuan pengujian UU Nomor 33 Tahun 2004 ini. Kemudian ada tiga pasal dalam UUD 1945 yang harus diujikan dengan UU Nomor 33 Tahun 2004, yakni pasal 18 (a) ayat 2 terkait tidak selaras dan adil, pasal 28 (a) tertakit hak masyarakat mempertahankan kehidupan layak dan pasal 28 (g) ayat 1 tentang Hak Asasi Manusia. Kami menilai ada ketidakselarasan antara UU Nomor 33 tentang keuangan daerah dan Undang-undang panas bumi,” ujar Atin Nurhayati, warga Kabupaten Bandung saat itu.

Berdasarkan UU Panasbumi, lanjut Atin, izin pemanfaatan panasbumi yang semula berasal dari Provinsi dialihkan ke Pemerintah Pusat. Namun dalam UU Nomor 33 Tahun 2004, DBH panasbumi masih menggunakan pola lama. Seharusnya, bagi hasil untuk provinsi dihilangkan dan dialihkan kepada kabupaten/kota yang menjadi penghasil.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur bahwa komposisi DBH panasbumi adalah 20 persen untuk Pemerintah Pusat, 32 persen bagi kabupaten atau kota penghasil, 16 persen untuk pemerintahan provinsi yang wewenangnya mencakup lokasi pemanfaatan SDA, 32 persen pemerintahan kabupaten atau kota lainnya di provinsi yang sama.

Atin menyebutkan, seharusnya dana bagi hasil bagi provinsi dihapus dan dialihkan kepada Kabupaten Bandung sebagai daerah penghasil yang seharusnya mendapat dana bagi hasil lebih besar.

“Dana bagi hasil panasbumi tersebut selanjutnya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan daerah dan kesejateraan masyarakat Kabupaten bandung,” katanya. (es)