Pelonggaran DNI Tiga Bidang Sektor Panasbumi Tak Sentuh Akar Masalah

Pelonggaran DNI Tiga Bidang Sektor Panasbumi Tak Sentuh Akar Masalah

PABUMNews– Untuk lebih menarik para investor, pemerintah mengeluarkan kebijakan kelonggaran Daftar Negatif Investasi (DNI), di mana proyek-proyek tertentu 100 persen bisa dikelola oleh pihak asing.

Seperti dirilis berbagai media, ada tujuh bidang usaha yang mendapatkan kelonggaran DNI di sektor energi.  Dari tujuh bidang itu, tiga di antaranya mengenai pengusahaan panasbumi, yaitu pertama jasa survei panasbumi, kedua jasa pengeboran panasbumi, dan ketiga jasa pengoperasian dan pemeliharaan panasbumi.

Sementara keempat lainnya berkaitan dengan kelistrikan dan gas yaitu jasa konstruksi migas, jasa pengeboran migas di laut (offshore), pembangkit listrik di atas 10 MW dan pemeriksaan dan pengajuan instalasi tenaga listrik atas instalasi penyediaan tenaga listrik atau pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi/ekstra tinggi.

Ketua Masyasrakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Surya Darma menilai, kebijakan  tersebut tak akan berpengaruh terhadap investasi EBT terutama panasbumi, sebab tak menyentuh permasalahan. Menurutny, kendala di sektor EBT bukan mengenai kepemilikan asing, tetapi aturan tarif.

Ia menambahkan, sebelum paket kebijakan itu lahir, asing sudah ikut serta dalam beberapa sektor, seperti jasa pemboran dan survei sebab memang kemampuan dalam negeri masih terbatas.

“Kebijakan tersebut tidak akan berpengaruh terhadap investasi. Ini karena beberapa sudah asing, seperti Pembangkit Listrik Panas Bumi Sarulla yang sudah 90% asing. Kelihatannya tidak begitu menarik investasi,” ujar Surya Darma seperti dilis katadata, Rabu (21/11/2018).

Menurutnya, kendala utama di sektor EBT adalah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.  Aturan itu memuat mengenai tarif jual listrik.

Pasal 11 ayat 2, menyebutkan, pembelian tenaga listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)(Persero) dilakukan menggunakan harga patokan. Lalu, ayat 3 menyatakan, dalam hal Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat di atas rata-rata BPP Pembangkitan nasional, harga patokan pembelian tenaga listrik dari PLTP paling tiggi sebesar BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat.

Ketentuan tersebut, tegas Surya Darma, mengakibatkan proyek sejumlah proyek EBT tidak ekonomis, terutama harga panasbumi. “Namun hal itu tak pernah digubris,” katanya. (es)