Pemerintah Godok Perbaikan Tarif EBT, Perpresnya Ditargetkan Awal 2020 Ditandatangani

Pemerintah Godok Perbaikan Tarif EBT, Perpresnya Ditargetkan Awal 2020 Ditandatangani

Gedung Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (Foto: Okezone)

PABUMNews – Pemerintah sedang menggodok Perpres tentang perbaikan kebijakan tarif energi baru terbarukan (EBT). Direktur Jenderal EBTKE, Kementerian ESDM, FX Sutijastoto, mengatakan, Perpres perbaikan tarif EBT diharapkan bisa ditandatangani awal tahun 2020.

Toto menambahkan, kebijakan energi ke depan, termasuk tarifnya, berlandaskan pada 3 pilar, yaitu energy equity, environmental sustainability, dan energy security.

“Kebijakan harga baru untuk EBT bertujuan untuk memastikan percepatan pengembangan EBT berjalan dengan baik, khususnya guna mengurangi neraca perdagangan yang defisit,” kata Dirjen Toto beberapa waktu lalu.

Sejauh mana perbaikan kebijakan tarif EBT yang sekarang masih digodok? Kita tentu harus masih menunggu. Namun menurut Dirjen EBTKE, perumusan tarif EBT yang baru, melibatkan semua pihak, termasuk pengembang EBT dan asosiasi.

Ketua API (Asosiasi Panasbumi Indonesia), Prijandaru Effendi, menyambut baik rencana tersebut. Mengutip kalimantan.bisnis.com (Sabtu, 16 November 2019), Prijandaru mengaku yakin, perbaikan tarif akan mendukung iklim investasi dalam pengembangan EBT, termasuk panasbumi.

Ia menambahkan, khusus dalam pengembangan panasbumi, harga memang menjadi kendala pokok bagi pengembang. Pasalnya, harga keekonomian panasbumi yang disodorkan pengembang selalu berada di atas harga yang ditetapkan PLN yang diukur dengan Biaya Pokok Penyediaan (BPP).

“Jadi selalu tak ada titik temu. Di sisi lain pengembang wajib untung dan mendapat margin dari harga proyek, sedangkan PLN punya undang-undang sendiri untuk menentkan harga, selain diwajibkan mendapat untung,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Prijandaru menyambut baik rencana perbaikan tarif tersebut.

“Tarif energi tak hanya bisa dikondisikan antara perusahaan dengan PLN secara business to business, tapi juga harus ada campur tangan pemerintah,” katanya.

Hal senada diungkapkan Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Surya Darma. Ia menyatakan, selama ini pembelian tenaga listrik dari EBT ditetapkan sebesar 85 persen dari BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat.

“Aturan itu harus ditinjau kembali sebab tidak fair,” kata Surya Darma.

Selain itu, lanjutnya, pola negosiasi B to B antara perusahaan dengan PLN pun harus ditinjau ulang.

“Kita tidak tahu kapan itu bisa terjadi. Jadi kami maklum kalau PLN tidak mau dengan kedua pola tersebut,” paparnya. (wartaekonomi.co.id, Jum’at, 15 November 2019). (es)