Pemerintah Hapus Skema BOOT dalam Penyediaan Listrik EBT

Pemerintah Hapus Skema BOOT dalam Penyediaan Listrik EBT

PLTP Muara Laboh di Sumatera Barat. Menurut skema BOOT, PLTP yang dibangun oleh PT SEML ini akan menjadi milik PLN setelah masa kontrak habis.(*)

PABUMNews – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghapus skema build, operate, own, transfer (BOOT) atau penyerahan aset pembangkit listrik ke PLN di sektor pengadaan listrik EBT.

Penghapusan skema BOOT tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2020 yang merupakan Perubahan Kedua atas Permen ESDM Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Sebelumnya, perubahan pertama Permen 50/2017 diatur melalui Permen ESDM Nomor 53 Tahun 2018. “Diharapkan Permen 4/2020 ini dapat menyelesaikan beberapa hambatan regulasi terkait EBT,” ujar

Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian ESDM Harris berharap, penghapusan skema BOOT bisa memacu pemanfaatan energi baru terbarukan.

“Pengembang Pembangkit Listrik yang telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Listrik berdasar ketentuan Permen 50/2017, pola kerja sama dalam PJBL dapat disesuaikan menjadi pola kerja sama Built, Own and Operate dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Harris, Selasa (10/3/2017).

“Permen ini dikeluarkan agar proyek EBT tidak terkendala,” ujar dia.

Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) Prijandaru Effendie menyambut baik penghapusan skema baru dan penghapusan skema BOOT tersebut. Namun ia mengatakan, sebaiknya pemerintah juga segera menerbitkan Perpres mengenai tarif listrik EBT.

“Dan rumusan tarifnya sesuai keekonomian proyek dan peraturan yang mendukung percepatan investasi,” ujar Prijandaru.

Menurut dia, Permen 4/2020 belum berdampak siginifikan bagi sektor panas bumi meskipun bisa membuat proyek EBT tidak terhambat.

Skema BOOT memang banyak ditentang, di antaranya oleh Asosiasi Daerah Penghasil Panas Bumi Indonesia (ADPPI). Ketua Umum ADPPI, Hasanuddin mengatakan, perjanjian jual beli tenaga listrik (PJBL) menggunakan pola kerjasama ‘membangun, memiliki, mengoperasikan, dan mengalihkan’ (build, own, operate, and transfer/ BOOT) menimbulkan polemik.

“Badan usaha mempunyai hak membangun, memiliki dan mengoperasikan (build, own and operate/ BOO) karena mendapatkan izin panas bumi melalui mekanisme penawaran wilayah kerja, dan tidak dapat dialihkan kepada badan usaha lain,” kata dia.

Hasanuddin menambahkan, pola kerjasama BOOT dapat dilakukan kepada badan layanan umum atau BUMN yang bergerak di bidang panas bumi yang mendapatkan penugasan.

Adapun yurisprudensi pola kerjasama BOOT seperti halnya dalam kontrak operasi bersama (joint operation contract/ JOC) di era Keppres No 22 /1981 dan Keppres No 45/1991.

Ditegaskannya, pola kerjasama BOOT dalam PJBL dan penetuan harga energi panas bumi yang tidak mengacu kepada UU No 21/2014 tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengusahaan panas bumi, tetapi juga menciptakan persaingan tidak sehat dan menghambat investasi panas bumi.