Pemkab Manggarai Barat dan Tetua Adat Wae Sano Kirim Surat ke Bank Dunia, Ini Isinya

Pemkab Manggarai Barat dan Tetua Adat Wae Sano Kirim Surat ke Bank Dunia, Ini Isinya

Pemerintah menggelar Konsultasi Publik terkait rencana pemanfaatan panas bumi Wae Sano di NTT. Kegiatan ini digelar jauh sebelum tahapan eksplorasi di lapangan. (*)

PABUMNews – Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Forum Masyarakat Peduli Geothermal Wae Sano, melayangkan surat ke Bank Dunia untuk Indonesia dan News Zealand Aid Indonesia sebagai respon atas surat dari sekelompok warga yang menolak eksplorasi panas bumi di Wae Sano.

Surat dari Pemkab Manggarai Barat ditandatangani oleh Pj Sekda Kabupaten Manggarai Barat Ismail Surdi atas nama Bupati Manggarai Barat. Surat terdiri dari tujuh poin, di antaranya menyatakan bahwa kegiatan eksplorasi panas bumi di Wae Sano, merupakan salah satu proyek penugasan khusus pertama dari Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM kepada PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur).

“Proyek panas bumi di Desa Wae Sano memiliki potensi sebesar 30 MW dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan ratio elektrifikasi Kabupaten Manggarai Barat sekaligus mendukung program pemerintah dalam mewujudan keterpasangan listrik di setiap rumah penduduk,” tutur Sekda Manggarai Barat dalam surat itu.

Dinyatakan pula bahwa kegiatan eksplorasi panas bumi Wae Sano berupa pemboran ke sumber panas bumi tak akan merusak lingkungan dan tak akan menggangu sumber mata air sekitar.

“Kegiatan eksplotasi panas bumi tak akan merusak struktur dan tingkat kesuburan tanah serta tidak merubah air danau,” tambahnya.

Dalam suratnya, Pemkab Manggarai Barat pun menyatakan, pada saat sosialisasi awal semua masyarakat menyatakan setuju dan mendukung kegiatan eksplorasi sehingga dilakukan kegiatan studi banding ke Bandung.

“Kalaupun kemudian ada masyarakat yang menolak, itu karena pertimbangan atas dugaan pikiran sendiri, serta kurangnya informasi atas kegiatan panas bumi karena setiap kali ada sosialisasi kelompok ini tidak mau hadir, dan penolakan itu karena didukung oleh pihak lain,” paparnya.

Ditabahkan Pemkab Manggarai Barat, yang juga menjadi kekuatan utama kegiatan eksplorasi panas bumi Wae Sano adalah adanya MOU antara PT SMI dan Pemkab Manggarai Barat dengan demikian PT SMI sebagai BUMN bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan geothermal.

Surat tersebut ditembuskan ke sejumlah pihak di antaranya Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Dua Besar New Zealand untuk Indonesia serta yang lainnya.

Sementara surat dari Forum Masyarakat Peduli Geothermal Wae Sano (FMPGWS) ditandatangani oleh Ketua Forum Martinus Lalu dan empat ketua masyarakat adat, yakni Tua Golo Nunang Maximus Taman, Tua Golo Lempe Frederikus Janu, Tua Golo Taal Agustinus Salim dan Tua Batu Sano Benediktus Banu.

Surat tertanggal 9 Maret 2020 itu berisi enam point. Di antaranya para ketua adat menyatakan bahwa masyarakat Wae Sano beruntung memiliki potensi panas bumi yang jarang dimiliki oleh daerah lain
.
Terkait adanya penolakan, menurut Forum, penolakan hanya dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat dan tidak menggambarkan masyarakat adat Wae Sano.

“Kami tak ingin kegiatan panas bumi terhambat karena kepentingan pribadi atau kelompok yang seolah-olah mengatasnamakan masyarakat adat Desa Wae Sano,” jelas FMPGWS.

Oleh karena itu, FMPGWS, meminta agar Bank Dunia melanjutkan kegiatan eksplorasi panas bumi di Wae Sano

“Kami meyakini, leluhur mewariskan Wae Sano beserta panas bumi di dalamnya untuk dikelola oleh anak cucu mereka dengan bijaksana untuk kehidupan kami yang lebih baik,” ungkapnya.

Seperti juga surat dari Pemkab Manggarai Barat, surat dari FMPGWS pun ditembuskan ke Kementerian Keuangan, ESDM, Duta Besar News Zealand untuk Indonesia, dan sebagainya. (es)