Pengembangan Panasbumi Terkendala Harga Jual Listrik dari PLTP

Pengembangan Panasbumi Terkendala Harga Jual Listrik dari PLTP

Prijandaru Effendi (Foto: Dok. ESDM)

 

PABUMNews– Benarkah pembiayaan dari perbankan untuk pengembangan energi panasbumi sulit? Ketua Asoasiasi Panasbumi Indonesia (API), Prijandaru Effendi membantahnya.

Menurutnya, pembiayaan untuk pengembangan PLTP mudah didapatkan jika proyek tersebut memenuhi nilai keekonomian. Apalagi ada faktor pendukung lain yaitu pembangkit energi baru terbarukan (EBT) panasbumi dinilai menarik bagi para investor.

“Semahal apa pun, kalau keekonomiannya masuk tidak ada masalah,” ujar Prijandaru seperti dirilis katadata.co.id (14/5/2019).

Prijandaru yang juga Vice President Relations and Safety Health Environment Supreme Energy, mengatakan, kendala pengembangan pembangkit panasbumi adalah harga jual listrik dari PLTP yang di atas acuan harga PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

“Sehingga, sering mengalami ketidakcocokan antara harga listrik yang dijual oleh pengembang dengan harga beli PLN,” katanya.

Harga listrik dari panasbumi memang menjadi sorotan para pengembang. Ketua Umum Asosiasi Daerah Penghasil Panasbumi Indonesia (ADPPI), Hasanuddin, mengatakan, dari dua hal penting yang harus diselesaikan soal panasbumi sekarang ini, yakni kebijakan tarif yang tidak sesuai dengan kaidah keekonomian sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panasbumi, juga resiko sosial.

“Kedua hal ini telah berdampak nyata terhadap pemanfaatan energi terbarukan panasbumi bagi kepentingan energi listrik nasional. Jika tidak segera diselesaikan, maka pemerintah jangan berharap dapat memanfaatkan energi terbarukan sebagai energi alternatif masa depan menggantikan ketergantungan terhadap energi fosil yang tidak hanya berbahaya bagi lingkungan, tetapi juga berisiko ketidakpastian,” katanya, Selasa (21/5/2019).

Bahkan Hasanuddin menuding kebijakan tarif yang sekarang diberlakukan adalah skema terselubung untuk mematikan sektor panasbumi dalam kaitan kepentingan pembangkit listrik nasional.

Bagaimana solusinya? Prijandaru memandang campur tangan dari pemerintah sangat dibutuhkan. Misalnya, dengan memberikan insentif, sehingga tarif listrik yang dijual pengembang ke PLN tidak terlalu mahal dan bisa diterima oleh PLN. (es)