Pilot Project Government Drilling Wae Sano Ditolak Sebagian Warga, Bank Dunia Segera Beri Tanggapan

Pilot Project Government Drilling Wae Sano Ditolak Sebagian Warga, Bank Dunia Segera Beri Tanggapan

Pemerintah Pusat beserta Pemerintah Daerah Manggarai Barat menggelar sosialisasi tahap akhir mengenai pemanfaatan panas bumi Wae Sano kepada masyarakat pada tanggal 10 Februari 2020. (Foto: kemenkeu.go.id)

PABUMNews – Bank Dunia akan segera memberikan tanggapan atas surat yang dikirim oleh sebagian masyarakat Wae Sano, Manggarai Barat, NTT, yang menolak pembangunan pembangkit listrik panas bumi.

Senior External Affairs Officer Bank Dunia, Lestari Boediono, mengatakan, pihaknya telah membaca surat dari masyarakat Wae Sano yang menolak pengeboran panas bumi.

“Saat ini kami sedang mempelajari situasinya dan akan memberikan tanggapan yang lebih detail kepada pengirim surat dalam waktu dekat,” ungkap Lestari Boediono seperti dirilis CNNIndonesia.com, Selasa (11/3/2020).

Lestari memastikan, Bank Dunia selalu terbuka untuk melakukan komunikasi dengan seluruh pihak.

“Saat melaksanakan kegiatan di lapangan, Bank Dunia terbuka untuk berkomunikasi dengan semua pihak, seperti masyarakat adat, mitra kerja, kelompok agama, generasi muda, dan lain-lain,” jelasnya.

Diketahui, pemanfaatan energi bebas karbon panas bumi untuk listrik di Wae Sano mendapat penolakan dari sejumlah warga adat setempat. Warga kemudian mengirim surat ke Bank Dunia dan Pemerintah New Zealand selaku pemberi dana dalam kegiatan tersebut.

Surat ditujukan kepada beberapa pihak, di antaranya Pimpinan Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia di Jakarta dengan tembusan langsung kepada World Bank Group President, David R. Malpass, di Washington, DC, USA. Kemudian kepada Pimpinan New Zealand Aid di Indonesia dengan tembusan kepada Duta Besar New Zealand untuk Indonesia.

Dikabarkan, surat telah diterima oleh Perwakilan Bank Dunia dan New Zealand Aid di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2020 lalu.

Inti dari surat itu, masyarakat adat Wae Sano menolak berkeberatan dengan proyek pengeboran panas bumi di wilayahnya. Mereka mengatakan, titik-titik pengeboran yang ditetapkan oleh PT SMI terletak di tengah-tengah ruang hidup warga masyarakat adat Kampung Nunang, Lempe, dan Dasak (hanya berjarak 20 meter – 30 meter dari pusat kampung).

“Ruang hidup yang kami maksud adalah kesatuan yang utuh kampung halaman (golo lonto, mbaru kaeng, natas labar), kebun mata pencaharian (uma duat), sumber air (wae teku), pusat kehidupan adat (compang takung, mbaru adat), rumah ibadat (gereja) kuburan (lepah boak), hutan dan danau (puar agu sano),” demikian di antaranya bunyi surat masyarakat Adat Wa Sano.

Di aline lainnya, surat itu berbunyi:

“Kami memberitahukan kepada Pihak Bank Dunia dan New Zealand Aid sebagai pemberi dana untuk proyek ini bahwa kami tidak memberikan persetujuan atas rencana eksploitasi panas bumi tersebut.

Kami juga sudah melakukan segala upaya untuk memberitahukan kepada Pihak Pemerintah Pusat, Provinsi dan daerah serta pihak perusahaan tentang sikap kami ini.”

Berdasarkan kajian awal pihak Kementerian ESDM, Wae Sano menyimpan potensi energi panas bumi hingga 50 megawatt (MW). Jika prediksi kandungan panasbumi tersebut terbukti, maka bukan hanya akan mampu memenuhi energi listrik wilayah Flores, tetapi juga bisa berkontribusi terhadap kebutuhan Nusa Tenggara Timur.

Namun dari potensi tersebut, kapasitas yang akan dikembangkan dari Wae Sano sebesar 10 MW.

Area panasbumi Wae Sano juga merupakan pilot proyek goverment drilling yang dilakukan PT SMI, dan sudah mendapat persetujuan dari Bank Dunia. PT SMI nantinya akan menyerahkan hasil survei tersebut kepada pemerintah.

Berdasarkan hasil survei PT. SMI, Kementerian ESDM kemudian akan menetapkan lapangan panasbumi tersebut sebagai WKP untuk dilelang kepada para pengembang. Calon pemenang lelang, diwajibkan mengganti biaya government drilling plus menyediakan komitmen eksplorasi. (Has)