Pilot Projek “Government Drilling” WKP Waesano Dilelang

Pilot Projek “Government Drilling” WKP Waesano Dilelang

Instalasi pembangkit panasbumi

PABUMNews – Potensi panasbumi di Wilayah Kerja Panasbumi (WKP) Waesano, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), segera digarap. Pemerintah lewat PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) kini bersiap melelang pengerjaan infrastruktur di WKP tersebut.

Seperti diketahui, WKP Waesano merupakan pilot projek program goverment drilling. PT. SMI sebagai wakil pemerintah, akan melakukan pengeboran eksplorasi di Waesano dengan menunjuk pihak ketiga. Apabila WKP tersebut telah dilelang, maka pemenang lelang harus mengganti biaya yang dikeluarkan agar biaya tersebut dapat digunakan untuk membiayai pengeboran di wilayah selanjutnya.

Menurut data Kementerian ESDM, potensi panasbumi di WKP Waesano diperkirakan sebesar 60 MW. Menurut rencana, kapasitas yang akan dikembangkan sebesar 20 MW.

“Untuk WKP Waesano on progress, sedang dilelang SMI untuk pekerjaan fisiknya,” kata Ida Nuryatin Finahari, Direktur Panas Bumi, Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), seperti dirilis Dunia Energi, Rabu (27/2/2019).

Seperti dipublikasikan esdm.go.id, sebelumnya Indonesia telah mendapatkan dana hibah sebesar US$ 55 juta dari World Bank. Dana hibah tersebut saat ini dikelola oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Kementerian Keuangan. Dana hibah yang kini disebut Geothermal Energy Upstream Development Project (GEUDP) ini terdiri dari US$ 49 juta untuk Clean Technology Fund (CTF) dan sisanya digunakan untuk technical assistance.

Mekanisme pendanaan untuk program GEUDP adalah dengan sistem dana bergulir. PT. SMI melakukan pengeboran eksplorasi di WKP yang dijadikan program Government Drilling. Pemenang lelang pengerjaan, nantinya harus mengganti biaya yang dikeluarkan SMI untuk digunakan di lokasi government drilling lainnya.

Selain Waisano, WKP lain yang akan diupayakan dengan program Government Drilling adalah Jailolo, Maluku Utara. Namun Direktur Panasbumi menyebut, sekarang ini untuk pemanfaatan panasbumi Jailolo masih dalam tahapan survei.

Program Government Drilling diatur Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62/PMK.08/2017 tanggal 12 Mei 2017 tentang Pengelolaan Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur. Untuk melaksanakan program ini, Kementerian Keuangan bekerjasama dengan Kementerian ESDM, terutama dalam penyediaan data dan informasi panasbumi. (es)