Prijandaru Effendi, antara Government Drilling dan Keterlibatan Swasta

Prijandaru Effendi, antara Government Drilling dan Keterlibatan Swasta

Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) Prijandaru Effendi. (Sumber foto: Instagram)

PABUMNews – Munas Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) X 2020 kembali menunjuk Prijandaru Effendi untuk menjadi Ketua API periode 2020-2023. Sepeti diberitakan, Munas API X digelar pada Rabu (18/11/2020). Selain Prijandaru, dua pengurus inti pada periode 2017-2020 yakni Tafif Azimuddin dan Heribertus Dwi Yuda pun kembali menjadi Sekretaris dan Bendahara untuk periode 2020-2023.

Apa yang akan diperjuangkan API pada periode 2020-2023, bagaimana kondisi kegiatan pemanfaatan panas bumi sekarang ini dan apa yang harus diperbaiki atau diperkuat, Pabumnews mewawancarai Prijandaru Effendi pada Kamis (19/11/2020) atau sehari setelah ia ditetapkan kembali menjadi Ketua API.

Berikut petikan hasil wawancaranya:

Pabumnews:

Selamat atas terpilihnya kembali Anda untuk menakhodai Asosiasi Panas Bumi. Tanggung jawab pengembangan sumber daya panas bumi di Indonesia sebagian di antaranya berada di pundak Anda sebagai Ketua API, sebagian lagi tentu berada di pundak pemerintah. Bagaimana Anda menilai kondisi pemanfaatan panas bumi di Indonesia sekarang ini?

Prijandaru Effendi:

Terima kasih atas ucapan selamatnya. Sebenarnya tanggung jawab pemanfaatan panas bumi yang bagi Indonesia merupakan harta karun energi ini merupakan tanggung jawab semua pihak. Bukan hanya API atau pemerintah, tapi juga pengusaha, akademisi, mahasiswa, masyarakat. Semuanya.

Seperti yang disebutkan tadi, panas bumi selain merupakan harta karun energi, ada lagi yang menyebutnya local wisdom. Sebutan-sebutan itu muncul di antaranya karena potensinya di Indonesia sangat melimpah, ditambah berbagai keunggulan lainnya dibanding jenis energi lainnya.

Dari data yang telah diperbaiki, Indonesia memiliki cadangan panas bumi yang besar, yakni mencapai 23,9 Giga Watt (GW). Dengan potensi yang besar ini, Indonesia harus bisa memanfaatkan panas bumi, tidak hanya sebagai sumber energi pembangkit listrik, namun juga untuk kegiatan perekonomian masyarakat. Maka di situlah mengapa pemanfataan panas bumi merupakan tanggung jawab semua pihak.

Sayangnya pemanfataannya masih sangat kecil, terutama untuk energi listrik. Hingga tahun 2020 mau berakhir, kapasitas pembangkit panas bumi baru mencapai 2 GW lebih sedikit. Ini hanya sekitar 10 persen dari total cadangan kita. Oleh karena itu, API sebagai mitra pemerintah akan terus memberikan dukungan sehingga sumber daya panas bumi bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya.

Dengan sumber daya yang melimpah, panas bumi bukan hanya bisa diandalkan untuk memenuhi target bauran energi 23 persen, tapi juga untuk tujuan yang lebih besar yakni ketahanan energi dan kemandirian energi untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Pabumnews:

Di berbagai media Anda selalu menyebutkan bahwa tarif merupakan kunci utama pengembangan panas bumi, dan tarif yang sekarang belum memberikan daya tarik bagi investor. Tarif seperti apa yang diharapkan agar bisa memacu pemanfaatan panas bumi?

Prijandaru Effendi:

Yang bisa memacu tentunya tarif yang masuk keekonomian proyek sebab bagaimanapun pengembang berharap return sesuai dengan resiko yang diambil. Risk and return trade off. Dan kami berharap Perpres EBT termasuk panas bumi yang sekarang masih digodok, bisa mengakomodir hal itu.

Soal tarif ini ada beberapa opsi skema dan bagi pengembang akan lebih enak dengan skema Feed in Tariff. Sebab skema ini selain akan menyederhanakan proses juga memberikan kepastian besaran keekonomian proyek.

Dengan skema Feed in Tariff, ketika pengembang memenangkan lelang maka semua langsung bisa dilaksanakan, tak ada lagi negosiasi harga dengan pihak PLN setelah kegiatan eksplorasi dilaksanakan. Sementara untuk skema lainnya, misalnya skema patokan harga tertinggi, masih adalagi negosiasi-negosiasi harga yang sering kali memakan waktu cukup panjang.

API sebagai mitra pemerintah sejauh ini selalu dilibatkan dalam setiap pembahasan kebijakan strategis, termasuk soal penentuan skema tarif. Namun di sisi lain kami faham pemerintah pun memiliki berbagai pertimbangan sehingga tak seratus persen keinginan pengembang terakomodir. Nah, bagaimana untuk mengatasi kesenjangan tersebut agar ada solusi, API memohon pemerintah untuk selalu melibatkan API mencari solusi terbaik bagi pengembangan panasbumi yang kita cintai ini.

Untuk menggairahkan investasi panas bumi dan mencapai keekonomian proyek, pemerintah pun sekarang meluncurkan berbagai insentif. Ini bagus, asal persyaratan untuk menerima insentif tersebut tidak rumit agar pengembang bisa memenuhinya dan ada kepastian pengembang mendapatkannya. Jika pengembang tak bisa memenuhi, insentif tak akan diterima sehingga harga keekonomian proyek pun tak tercapai.

Pabumnews:

Sebanyak 20 Wilayah kerja panas bumi akan dieksplorasi langsung oleh pemerintah dan hasilnya akan ditawarkan kepada pengembang pada tahun 2022. Ini merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah untuk memacu pemanfaatan panas bumi. Bagaimana menurut Anda?

Prijandaru Effendi:

Inisiatif government drilling itu bagus, bisa mengurangi resiko eksplorasi sebab tahapan ini paling berisiko. Walaupun resiko eksplorasi bukan satu-satunya resiko di dalam pengembangan panasbumi, De risking di fasa eksplorasi ini bisa berkontibusi untuk menurunkan harga jual listrik panas bumi. Tentu saja API mendukung.

Dari 20 WKP yang akan dilakukan program eksplorasi oleh pemerintah, sebagian besar berada di Jawa yang permintaan listriknya sangat tinggi. Untuk Jawa dan Sumatera, jika wilayah kerja tersebut diberikan kepada swasta untuk mengembangkannya dari awal, tentu banyak yang siap asal tarif yang ditawarkan menarik.

Coba kalau government drilling mengambil daerah Indonesia Timur dan nanti hasilnya ditawarkan, ini akan lebih memacu lagi pemerataan energi di Indonesia. Hal ini selain bisa mempercepat pemerataan sektor energi di Indonesia, juga bisa mengatasi kendala dana yang dihadapi pemerintah. Anggaran pemerintah kan terbatas juga sehingga diperlukan keterlibatan swasta untuk mempercepat pemanfaatan panas bumi.

Namun bagaimanapun, government drilling yang segera dijalankan merupakan salah satu terobosan, dan tentu API akan memberikan dukungan agar panas bumi menjadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. (es)