Prijandaru : Pemerintah Harus Lakukan Banyak Hal Agar Investasi Panasbumi Menarik

Prijandaru : Pemerintah Harus Lakukan Banyak Hal Agar Investasi Panasbumi Menarik

Prijandaru Effendi (sumber foto Supreme Energy)

PABUMNews- Ketua Asoasiasi Panasbumi Indonesia (API), Prijandaru Effendi menyatakan, Pemerintah Indonesia masih harus melakukan banyak hal untuk mengembangkan industri energi panasbumi sehingga pengembangan energi panasbumi menjadi investasi yang menarik.

Hal itu diungkapkan Prijandaru kepada The Jakarta Post (dimuat 30 Oktober 2018 lalu) untuk mengomentari pernyataan pemerintah bahwa energi panasbumi di Indonesia telah sukses besar.

Menurut Prijandaru, meskipun kapasitas terpasang Indonesia kini sudah mencapai 2000 MW, namun pengembangan energi panasbumi di Indonesia sebenarnya tidak signifikan. Menurutnya, untuk mencapai kapasitas mendekatai 2000 MW tersebut, Indonesia memerlukan waktu lebih dari 30 tahun.

Prijandaru menyebutkan, Indonesia memulai industri panasbumi pada tahun 1980 dengan mendirikan pembangkit listrik tenaga panasbumi (PLTP) 30 MW di Kamojang, Jawa Barat. Dan setelah 38 tahun, Indonesia hanya memiliki kapasitas PLTP sekitar 2.000 MW.

“Apakah Anda pikir itu cukup cepat?” tutur Prijandaru.

Turki, lanjutnya, bisa mengembangkan 1.300 MW hanya dalam dekade terakhir.

Prijandaru pun mengutip pengembangan energi terbarukan dari Institute for Essential Services Reform (IESR), di mana Indonesia hanya memiliki 4,5 persen pertumbuhan kapasitas energi terbarukan, sedangkan Thailand mencapai 9,8%, Malayisa 10,7%, China 15,4%, dan Myanmar 15,5%.

Indonesia memang menargetkan menjadi produsen panasbumi terbesar di dunia, menyalip Amerika Serikat. Namun menurut Prijandaru, pemerintah harus melakukan upaya lebih keras untuk meningkatkan investasi panasbumi.

Hal yang disoroti Prijandaru di antaranya kepastian nilai proyek sesuai dengan risiko yang diambil oleh pengembang, kemudian perusahaan listrik negara (PLN) pun harus memberikan kepastian saat membeli listrik dari pembangkit panasbumi.

Prijandaru mengatakan, selama ini PLN hanya akan menandatangani kesepakatan pembelian listrik setelah pengembang melakukan kegiatan eksplorasi yang mahal. Hal ini mengisyaratkan situasi ketidakpastian dalam perencanaan bisnis.

“Saat ini, hanya ada perjanjian pra transaksi (PTA) dengan PLN yang tidak mengikat secara hukum. Idealnya PPA harus disetujui sebelum pengembang mencairkan uang mereka untuk melakukan eksplorasi yang mahal,” kata Prijandaru.

Sementara itu, data terbaru menunjukkan, hanya 30 dari total 70 PPA dalam proyek energi terbarukan yang ditandatangani oleh pemerintah tahun lalu mencapai financial close. Sisanya, masih mengalami kesulitan mendapatkan pendanaan. (es)