Produksi Panasbumi Indonesia akan Geser Filipina dan Amerika

Produksi Panasbumi Indonesia akan Geser Filipina dan Amerika

Instalasi PLTP Kamojang Jawa Barat (PABUMNews)

PABUMNews-Indonesia yang kini di peringkat ketiga dunia sebagai penghasil terbesar energi panasbumi, tahun 2018 dipastikan menggeser Filipina yang kini berada di peringkat dua.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana, mengungkapkan, di tahun 2018, Indonesia akan menghasilkan listrik panasbumi sebesar 2.023,5 MW, jauh menyalip Filipina yang kini memiliki kapasitas terpasang sebesar 1.908 MW.

“Penambahan energi lsitrik panasbumi kita pada tahun 2018 diperoleh dari PLTP Sarulla sebesar 2 x 110 MW, PLTP Karaha 30 MW, PLTP Sorik Marapi 2 x 20 MW, dan PLTP Lumut Balai 55 MW,” jelas Dadan seperti dirilis situs resmi Kemen ESDM, esdm.go.id, Senin (11/9/2017)

Bahkan berdasarkan hasil analisa Kementerian ESDM, pada tahun 2021 produksi energi listrik Indonesia akan mengalahkan Amerika Serikat yang kini berada di peringkat satu. “Melihat roadmap yang telah disusun, tahun 2021 kapasitas listrik panasbumi Indonesia akan mencapai 3.559,5 MW,” tambah Dadan.

Perkembangan panasbumi di Filipina, menurut Dadan, telah mendekati cadangan yang ada, sementara perkembangan panasbumi di Amerika Serikat tidak ada peningkatan yang signifikan karena AS tidak mengembangkan insentif pengembangan panasbumi.

Dijelaskannya, pemanfaatan panasbumi untuk keperluan pembangkitan listrik di Indonesia baru 1.698,5 MW atau sekitar 10% dari cadangan yang ada. Padahal, sebanyak 331 titik lokasi potensi panasbumi yang menyebar di wilayah Indonesia sangat strategis untuk investasi dan memenuhi kebutuhan energi nasional sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN).
“Kami punya cadangan panasbumi sebesar 17.506 MW dan sumber daya sebesar 11.073 MW tapi belum dioptimalkan. Ini jadi peluang bagi para investor sekaligus memenuhi kebutuhan energi nasional,” katanya.

Untuk mendongkrak pengembangan panasbumi, jelas Dadan, pemerintah terus memberikan kemudahan bagi para investor panasbumi melalui pemberian insentif fiskal dan non fiskal. Tak cukup di situ, pemerintah telah menerbitkan regulasi khusus mengenai panasbumi yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung serta peraturan-peraturan teknis lainnya.

“Dua regulasi tersebut mengubah mindset lama bahwa pengembangan panasbumi bisa dilakukan di kawasan hutan konservasi karena tidak lagi dikategorikan sebagai usaha pertambangan,” tutur Dadan.

Terbaru, lanjutnya, pemerintah juga menerbitkan Permen ESDM No. 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Poin penting dari beleid tersebut adalah penyempurnaan terkait Biaya Pokok Penyediaan (BPP).

“Untuk wilayah Timur, apabila BPP Setempat lebih besar dari BPP Nasional maka harga listrik panasbumi merupakan 100% BPP setempat sehingga harga listrik panasbumi cukup menarik dan ekonomis untuk dikembangkan,” imbuh Dadan.
Sedangkan untuk wilayah Barat, apabila BPP Setempat lebih rendah dari BPP Nasional maka harga listrik panasbumi ditentukan dengan mekanisme negosiasi secara Business-to-Business antara Badan Usaha dan PLN yang tentunya dilaksanakan secara open book yang akuntabel untuk mengukur harga listrik yang sebenarnya berdasarkan cost structure sebuah proyek. (ES)