Sayangkan Putusan PN Jaksel, Geo Dipa akan Ajukan Kasasi

Sayangkan Putusan PN Jaksel, Geo Dipa akan Ajukan Kasasi

PABUMNews- PT Geo Dipa Energi sangat menyayangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan PT Bumigas Energi pada sidang putusan, Selasa (4/9/2018).

Oleh karena itu, pihak Geo Dipa akan mengajukan upaya hukum lebih lanjut, yaitu mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Kuasa hukum PT Geo Dipa Energi, Asep Ridwan menilai, putusan Majelis Hakim PN Jakarta Selatan atas Perkara PN Jaksel No. 529/Pdt.ARB/2018/PN. Jkt.Sel, secara yuridis bertentangan dengan UU Arbitrase dan fakta persidangan.

“Di dalam putusannya, majelis hakim hanya mempertimbangkan alasan-alasan yang di luar dari yang diatur di dalam Pasal 70 UU Arbitrase,” kata Asep Ridwan dari kantor pengacara law AHP seperti dikutip dari Antara, Rabu (5/9).

Padahal, lanjut Asep, sebagaimana dimaksudkan oleh UU Arbitrase dan dipertegas oleh pendapat ahli di persidangan, Pasal 70 UU Arbitrase bersifat limitatif.

“Pertimbangan ini bertentangan pula dengan pernyataan majelis hakim sendiri, di mana di dalam putusan sela pada intinya menyatakan bahwa majelis hakim hanya akan berpedoman pada Pasal 70 UU Arbitrase dalam memeriksa perkara pembatalan ini,” katanya.

Oleh karena itu, Asep menyatakan pihaknya akan mengajukan upaya hukum, yaitu Kasasi ke MA.

Asep juga menegaskan, upaya-upaya dari Bumigas selama ini, termasuk dengan mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase, sangat mengganggu keberlangsungan proyek Dieng Patuha. Padahal Pemerintah sedang fokus melakukan program pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia, di antaranya panasbumi.

Seperti diberitakan, PN Jakarta Selatan mengabulkan permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam sengketa perjanjian proyek PLTP Dieng-Patuha yang diajukan PT Bumigas Energi.

Dalam sidang putusan Selasa (4/9/2018), Hakim Ketua PN Jakarta Sekatan, Florensia, menyatakan, Bumigas selaku pemohon mengajukan beberapa alasan, salah satunya adalah nebis in idem atau suatu perkara tidak dapat diadili untuk kedua kali. Perkara ini sudah diputus oleh Mahkamah Agung dengan nomor perkara 586/Pdt.Sus/2012.

Florensi menuturkan, suatu perkara dapat dikatakan melanggar nebis in idem, jika memuat beberapa syarat, di antaranya telah diputus, objek dan subjek sengketa sama dan putusan itu bersifat positif yakni mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak.

Ditambahkannya, Majelis telah melakukan pemeriksaan berbagai bukti yang diajukan oleh para pihak seperti putusan peninjauan kembali (PK) Mahkamah Agung yang memenangkan Bumigas pada 2012, sekaligus membatalkan putusan BANI. Kemudian putusan PK di atas PK yang juga dimenangkan oleh Bumigas.

Selain itu, majelis juga telah mengecek bahwa subjek perkara tersebut ternyata juga sama, yakni Geo Dipa Energi dan Bumigas Energi dengan objek perkara yang juga sama, yakni perjanjian KTR.001 Dieng Patuha Development Project yang merupakan proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga panasbumi.

“Dengan melihat fakta-fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa putusan BANI dalam perkara 922 pada 30 Mei 2018 sekaligus membatalkan kontrak antara kedua belah pihak, telah melanggar asas nebis in idem,” tutur Florensia.

Oleh karena itu, lanjutnya, hakim berpendapat bahwa permohonan pembatalan yang diajukan oleh Bumigas Energi dapat dikabulkan. (es)