Skema Baru Lelang WKP Panasbumi Menjaring Pengembang yang Punya Uang

Skema Baru Lelang WKP Panasbumi Menjaring Pengembang yang Punya Uang

Dirjen EBTKE, Rida Mulyana (foto: esdm.go.id)

PABUMNews- LELANG wilayah kerja panasbumi (WKP) sekarang ini menggunakan skema baru yang diatur dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penawaran Wilayah Kerja Panasbumi, Pemberian Izin Panasbumi, dan Penugasan Pengusahaan Panasbumi.

Dengan aturan itu, penentuan pemenang lelang WKP tak lagi didasarkan atas penawaran harga listrik yang paling rendah, melainkan ditentukan juga oleh bonafiditas pengembang dalam hal keuangan.

Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Rida Mulyana, menegaskan, komitmen eksplorasi penting agar pemerintah mengetahui bonafid tidaknya pengembang dalam pengembangan proyek panasbumi.

“Intinya, komitmen eksplorasi itu untuk mengecek mereka (pengembang) punya uang atau tidak,” kata Rida seperti dirilis katada.co.id Juli 2018 lalu.

Skema baru yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2018 itu adalah adanya persyaratan bagi pengembang untuk melampirkan komitmen eksplorasi dalam mengikuti proses lelang. Besarannya, paling sedikit US$ 10 juta (Rp 135 miliar-Rp 13.500/US$1) untuk pengembangan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) lebih besar atau sama dengan 10 Mega Watt (MW). Sementara itu nilai komitmen eksplorasi 10 MW ke bawah adalah setengahnya, atau US$ 5 juta (sekitar Rp 68 miliar kurang)

Aturan itu merupakan poin baru. Pada skema lelang sebelumnya, penentuan pemenang lelang WKP hanya dilihat dari penawaran listrik paling murah.

Saat sosialisasi di hadapan sejumlah media di gedung EBTKE Jakarta Juli lalu, Rida menjelaskan, Permen ESDM 37/2018 ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian terhadap kriteria Wilayah Kerja Panasbumi yang dapat ditugaskan serta tata cara penugasan kepada BLU/BUMN sehingga hal ini diharapkan dapat menjaga iklim investasi dalam pengembangan panasbumi di Indonesia.

Ditambahkannya, Permen ESDM 37/2018 merupakan amanat Pasal 67 dan 68 dari PP 7/2017 yang merupakan usaha Pemerintah untuk memberikan pedoman dan landasan hukum yang jelas kepada para stakeholder terkait tata cara dan mekanisme penawaran WKP dengan cara lelang, pemberian IPB, dan penugasan pengusahaan panasbumi kepada BLU/BUMN serta kriteria WKP yang dapat diberikan penugasan.

“Selain itu, peraturan ini juga mengatur penugasan pengusahaan panasbumi kepada BLU/BUMN yang merupakan salah satu kebijakan terobosan dalam penyelenggaraan panasbumi berdasarkan PP 7/2017,” ucapnya seperti dirilis laman esdm.go.id

Sementara itu, Direktur Panasbumi, Ida Nuryatin Finahari, mengatakan, skema harga listrik tak berlaku karena praktiknya, pengembang harus negosiasi ulang dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). “Jadi pengalaman selama ini menentukan harga di depan tidak tepat juga,” ujar dia. (es)