Skema Penetapan Harga Listrik Panasbumi Segera Berubah, BPP akan Digantikan Feed in Tariff

Skema Penetapan Harga Listrik Panasbumi Segera Berubah, BPP akan Digantikan Feed in Tariff

PABUMNews – Skema penetapan harga pembelian listrik dari pembangkit listrik tenaga panasbumi (PLTP) akan segera berubah dari semula berdasarkan biaya pokok penyediaan (BPP) setempat atau lokal menjadi berdasarkan nilai investasi atau keekonomian proyek (feed-in tariff).

Perubahan ini dilakukan untuk menarik lebih banyak investor sehingga pemanfaatan panasbumi di Indonesia lebih berkembang. Skema BPP diperkirakan menjadi salah satu penyebab lambatnya pengembangan panasbumi di Indonesia. Pasalnya, dengan menggunakan skema itu, investor menilai harga jual listrik panasbumi ke PLN kurang menarik kalau tak boleh disebut tidak menguntungkan.

Direktur Panasbumi, Kementerian ESDM, Ida Nuryatin Finahari mengungkapkan, skema BPP ditetapkan dengan Permen Nomor 50/2017.

“Saat ini pemerintah sedang merancang aturan baru mengenai penetapan tarif listrik EBT dengan menggunakan feed-in traiff, termasuk panasbumi. Aturan tersebut kemudian akan ditetapkan dengan Perpres,” kata Ida, Kamis (12/12/2019).

Ida mengakui, dengan skema BPP lelang sejumlah WKP sepi pendaftar. Di antaranya, WKP Gunung Wilis, Gunung Galunggung, dan WKP Lainea.

“Tak ada yang mendaftar, mungkin investor menunggu terbitnya aturan baru,” kata Ida.

Perpres tentang harga EBT ini diharapkan terbit pada awal 2020.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah baru-baru ini melelang tiga WKP yakni WKP Lainea di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara dengan potensi cadangan sebesar 66 MW dan kapasitas yang akan dikembangkan direncanakan 2×10 MW. Kemudian, WKP Gunung Wilis di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur dengan potensi cadangan 50 MW dan rencana pengembangan 2 x 10 MW. Ketiga, WKP Gunung Galunggung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dengan potensi cadangan 130 MW dan rencana pengembangan 55 MW.

Lelang dimulai dari 22 Oktober hingga 12 November 2019. Karena tak ada yang mendaftar, Kementerian ESDM memperpanjang lelang hingga 9 Desember. Namun hingga masa perpanjangan berakhir pun, tak ada investor yang mendaftar. (es)