Tahun 2020 Lelang Wilayah Kerja Panas Bumi Ditiadakan, Ini Sebabnya

Tahun 2020 Lelang Wilayah Kerja Panas Bumi Ditiadakan, Ini Sebabnya

PABUMNews – Tahun 2020 ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tak akan melaksanakan lelang wilayah kerja panas bumi (WKP). Selain adanya pandemi Covid-19, lelang juga masih menunggu pembenahan dan penambahan data, serta perbaikan regulasi, khususnya mengenai tata kelola dan skema harga listrik untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP).

“Saat ini kami sedang menyusun peraturan terkait tarif EBT termasuk PLTP, dimana salah satu dasar untuk penawaran WKP adalah tarif tersebut. Kalau peraturan terkait tarif belum selesai, ya kami belum bisa melakukan penawaran,” kata Direktur Panas Bumi, Ditjen EBTKE, Kementerian ESDM, Ida Nuryatin Finahari awal Mei 2020 lalu.

Ditambahkannya, sebelum aturan baru terbit, pemerintah akan memasifkan dulu sosialisasi di daerah, terutama di daerah yang akan dilakukan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi.

“Jadi tahun ini tak ada rencana lelang WKP,” ujar Ida.

Ida menambahkan, kegiatan pengembangan panas bumi sering mendapatkan hambatan ketika sudah sampai di tingkat pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah akan memasifkan sosialisasi di daerah-daerah yang akan dilakukan pemanfaatan panas bumi.

Dijelaskannya, sosialisasi ke daerah akan dilakukan pada semester II 2020 atau setelah aturan tentang kegiatan eksplorasi panas bumi terbit.

Ida mengakui, dengan aturan yang sekarang, resiko dari kegiatan eksplorasi panas bumi menjadi tanggungan pelaku usaha. Padahal nilai cadangannya belum tentu ditemukan dan listriknya pun belum tentu terjual.

Artinya, pengembang panas bumi selama ini harus menanggung risiko teknis, sekaligus juga nonteknis.

Selain itu, aturan yang sekarang pun mengakibatkan panas bumi Indonesia sepi peminat. Seperti diberitakan, tahun 2019 lalu pemerintah melakukan lelang tiga Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP), yaitu WKP Lainea di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara dengan rencana kapasitas pengembangan sebesar 2×10 MW. Kemudian WKP Galunggung Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat dengan rencana kapasitas pengembangan 55 MW. Dan terakhir, WKP Gunung Wilis di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur dengan rencana pengembangan sebesar 2 x 10 MW.

Namun hingga tahun 2019 berakhir, tak satu pun perusahaan mendaftar. Ida menduga tidak adanya investor yang berminat mengikuti lelang lantaran harga listrik yang ditawarkan dengan menggunakan aturan lama, tak menarik.

Terkait hal itu, pemerintah kini sedang menyusun perbaikan aturan pengembangan panas bumi untuk menarik investor. Rencananya, setelah yang sedang digodok itu selesai, pemerintah langsung akan menggelar lelang kembali. (es)