Tiga Hal yang Perlu Dipikirkan Jika Terjun di Pengusahaan Energi Panasbumi

Tiga Hal yang Perlu Dipikirkan Jika Terjun di Pengusahaan Energi Panasbumi

Instalasi pembangkit listrik tenaga panasbumi (PLTP), Kamojang, Jawa Barat. (Foto: Dok. ADPPI)

PABUMNews – Perusahaan yang bergerak dalam bidang energi panasbumi di Indonesia masih sangat sedikit, bahkan bisa dihitung dengan jari. Perusahaan-perusahaan panasbumi yang sekarang eksis pun umumnya merupakan pengembangan dari perusahaan induk di bidang minyak dan gas (migas). Jadi statusnya sebagian besar adalah anak usaha. Hanya perusahaan panasbumi PT. Geo Dipa Energi yang murni, bahkan satu-satunya BUMN yang bergerak di bidang panasbumi.

Jika Anda tertarik untuk terjun dalam pengembangan panasbumi Indonesia, peluangnya memang terbuka lebar. Selain perusahaannya relatif masih sedikit, Indonesia juga merupakan gudangnya panasbumi. Indonesia memiliki potensi panasbumi yang tersebar hampir di setiap pulau, namun baru sedikit saja yang bisa dimanfaatkan. Dari potensi 28 GW, baru sekitar 1 persen saja yang kini dikelola. Di sisi lain, pemerintah pun terus mendorong pengembangan energi bersih ini untuk mengejar target kapasitas 7.200 MW tahun 2025. Sementara kapasitas sekarang, baru sekitar 2000 MW .

Namun setidaknya ada tiga hal yang harus Anda pikirkan untuk terjun di energi ini.

1.Modal sangat besar

Modal pengembangan panasbumi relatif sangat besar, bahkan lebih besar dibandingkan dengan pengembangan energi lainnya.

Menurut Direktur EBTKE, FX Sutijastoto, untuk mengembangkan kapasitas 1 MW saja, dibutuhkan modal sekitar 3 juta USD. Sementara menurut Ketua Asosiasi Panasbumi Indonesia (API) Prijandaru Effendi, untuk mengembangkan 1 MW dari panasbumi, dibutuhkan modal sekitar 5 juta USD.

Mahalnya ongkos pengembangan panasbumi di antaranya karena lokasinya biasanya berada di kawasan pegunungan yang belum terjamah pembangunan. Oleh karena itu, pengembang memiliki pekerjaan ganda, selain mengebor sumur dan membangun pembangkit, juga harus membangun infrastruktur untuk memperlancar akses tarnportasi ke lokasi.

2.Kendala sosial

Sejumlah proyek panasbumi belakangan ini molor dari target. Selain akibat hambatan teknis, juga akibat adanya hambatan sosial.

Seperti diungkapkan Arcandra Tahar sewaktu masih menjadi Wakil Menteri ESDM, umumnya hambatan ini terjadi karena dua hal. Pertama, kurangnya komunikasi pihak pengembang dengan masyarakat di sekitar lokasi. Kedua, karena kurang fahamnya masyarakat tentang energi panasbumi berikut proses pemanfataannya sehingga menjadi energi listrik.

Berkaitan dengan hal ini, Ketua Umum Asosiasi Daerah Penghasil Panasbumi Indonesia (ADPPI), Hasanuddin, sempat menyampaikan, sudah saatnya pemerintah merumuskan langkah penyelesaian kendala sosial ini, sehingga pengembangan panasbumi tidak terhambat.

“Dahulu ‘high risk’ dalam pengusahaan panasbumi berupa tingginya resiko eksplorasi dalam menemukan potensi, kini ‘high risk’ dimaksud lebih pada resiko sosial. Terhentinya aktifitas eksplorasi akibat persoalan sosial mengakibatkan pengembang rugi waktu dan biaya milyaran rupiah,” kata Hasanuddin

Menurutnya, sudah saatnya kementerian terkait membantu mengatasi kendala sosial ini bersama-sama dengan pemerintah daerah setempat.

3.Resiko tinggi eksplorasi

Biaya pengeboran eksplorasi relatif kecil dibanding total biaya pengembangan tenaga panasbumi. Namun, seperti dikatakan Dirjen EBTKE, Kementerian SDM FX Sutijastoto, fase ini paling berisiko karena sering kali pemboran yang dilakukan tak menemukan uap yang dicari. Jika itu terjadi, maka modal puluhan miliar tentu saja amblas.

Di sisi lain, pada tahap ini pengembang pun umumnya kesulitan memperoleh modal awal karena pihak perbankan engan membiayai kegiatan yang resiko kegagalannya tinggi.

Terkait hal itu, pemerintah meluncurkan skema government drilling. Dengan skema ini, pemboran eksplorasi dilakukan oleh pemerintah sehingga resiko kegagalan ditanggung oleh pemerintah juga. Jika kemudian uap panasbumi ditemukan, maka WKP tersebut akan “diserahkan” kepada perusahaan dengan catatan pihak perusahaan mengganti seluruh biaya eksplorasi.

Namun seperti dikatakan Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Surya Darma, kemampuan pemerintah masih sangat terbatas untuk program ini. Tercatat, dari sejumlah WKP yang ada, pemerintah baru mampu membor (dalam skema government drilling) tiga WKP saja yakni Waesano dan Nage di Nusa Tenggara Timur dan Jailolo di Maluku Utara.

Itulah tiga kendala utama dalam pengembangan panasbumi yang perlu dipikirkan oleh siapa saja yang berniat terjun dalam energi bersih ini. (es)