Yunus Saefulhak: Panasbumi, Warisan Anak Cucu yang Tak Pernah Habis

Yunus Saefulhak: Panasbumi, Warisan Anak Cucu yang Tak Pernah Habis
Direktur Panasbumi Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Yunus Saefulhak.(Foto: Petrominer)

PABUMNews-Pada Rabu, 20 September 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Pengujian UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Pengujian UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945.

Dalam amar putusan, MK memutuskan bahwa kewenangan Pemerintah Pusat atas pengelolaan pemanfaatan tidak langsung panasbumi (untuk tenaga listrik) tidak bertentangan dengan UUD 1945.
Direktur Panasbumi Ditjen EBTKE, Yunus Saefulhak menyampaikan kelegaan dan kebanggaan atas putusan ini.

“Satu, karena sudah sesuai dengan regulasi, aturan-aturan di atasnya. Yang kedua, secara teknikal panas bumi harus diatur sebagai suatu sistem yang tidak bisa terpisahkan oleh lintas batas provinsi atau lintas batas kabupaten,” ungkapnya.

Dalam kaitan ini, panasbumi memenuhi kriteria tersebut sehingga tepat menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Pemerintah tengah berupaya keras menjamin ketahanan energi nasional yang pada masa yang akan datang sangat bergantung pada kemampuan memanfaatkan keberadaan energi baru terbarukan, termasuk panas bumi.

Menurut Yunus, yang harus kita lakukan adalah menjaga sumber energi panasbumi itu untuk anak cucu nanti.

“Kalau sudah menjaga seperti itu, sustainable energi itu akan terjaga, dan akan menjadi warisan anak cucu yang tak pernah habis,” lanjutnya (es)