PABUMNews – Kegiatan eksplorasi panas bumi merupakan kegiatan berisiko tinggi. Sebagian besar kerugian proyek panas bumi disebabkan gagalnya eksplorasi. Hal tersebut menyebabkan harga listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) cukup mahal.
“Mahalnya biaya eksplorasi ini semua dimasukkan dalam komponen cost. Sehingga yang terjadi adalah, biaya listrik per kWh dari panas bumi itu jauh di atas rata-rata harga listrik. Ini tentu saja sangat memberatkan APBN,” jelas Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM rfin Tasrif dikutip dari esdm.go.id, Minggu, 17 September 2023.
Oleh karena itu, lanjut Arifin, Kementerian ESDM berinisiatif untuk ‘mengambil’ risiko eksplorasi panas bumi dengan menggulirkan program government drilling.
Dengan digulirkannya program ini, maka biaya eksplorasi hanya dikeluarkan satu kali, tidak terbawa hingga 30 tahun, seperti eksplorasi yang telah dilakukan selama ini.
“Kita memiliki satu inisiatif di mana risiko eksplorasi ini bisa diambil oleh pemerintah. Sehingga costnya itu bisa dikeluarkan one shot, sehingga tidak ter-carry sampai 30 tahun. Selama ini kan ter-carry sampai 30 tahun, dan ini menyebabkan biaya subsidi kompensasi makin tinggi,” jelas Arifin.
Dengan program government drilling pun, lanjut Arifin, investor akan memiliki data yang lebih akurat terkait panas bumi di suatu daerah. Hal ini dapat mengurangi risiko kegagalan eksplorasi.
“Dengan dilakukannya preliminary slim hole drilling, itu diketahui betul. Dengan biaya yang tidak terlalu besar, karena melakukan pengeborannya dengan alat bor yang kecil-kecil itu, diketahui sumber panas yang ada di dalam perut bumi itu. Sehingga kemudian nanti investor yang masuk itu lebih mengetahui data kepastiannya untuk mengurangi risiko kegagalan,” tuturnya.
***
Government drilling merupakan upaya akselerasi pengembangan panas bumi. Program ini digulirkan pemerintah dengan mengikutsertakan sejumlah Kementerian/Lembaga, di antaranya Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM.
Untuk pendanaan, pemerintah menugaskan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menggunakan dana dari Kementerian Keuangan dan dana hibah dari Bank Dunia.
Dikutip dari situs Kementerian ESDM, ada 20 prospek panas bumi yang akan dilakukan eksplorasi dengan menggunakan skema government drilling. Dari 20 propek tersebut, prospek panas bumi di Jawa Barat yang paling banyak.
Berikut rincian prospek panas bumi yang akan dieksplorasi dengan mengggunakan skema government drilling:
Jawa Barat
Cisolok-Sukarame: sumber daya 45 MW, rencana pengembanga 20 MW.
Gunung Galunggung: sumber daya 289 MW, rencana pengembangan 110 MW
Gunung Tampomas: sumber daya 100 MW, rencana pengembangan 45 MW
Gunung Ciremai: sumber daya 60 MW, rencana pengembangan 55 MW
Gunung Papandayan” sumber daya 195 MW, rencana pengembangan 40 MW
Aceh:
Lokop: sumber daya 41 MW, rencana pengembangan: 20 MW
Sumatra Utara:
Sipoholon Ria-Ria: sumber daya 60 MW, rencana pengembangan 20 MW
Kalimantan Utara:
Sajau: sumber daya 17 MW, rencana pengembangan 13 MW
Sulawesi Tengah:
Bora Pulu: sumber daya: 123 MW, rencana pengembangan: 40 MW
Marana: sumber saya 70 MW, rencana pengembangan 20 MW
Sulawesi Selatan:
Bittuang: sumber daya 28 MW, rencana pengembangan 20 MW
Limbong: sumber daya 20 MW, rencana pengembangan 5 MW
Maluku Utara:
Jailolo: sumber daya 75 MW, rencana pengembangan 30 MW
Maluku:
Banda Baru: sumber daya 54 MW, rencana pengembangan 40 MW
NTT:
Nage: sumber daya 39 MW, rencana pengembangan 20 MW
Maritaing: sumber daya 190 MW, rencana pengembangan 30 MW
NTB:
Sembalun: sumber daya 100 MW, rencana pengembangan 20 MW
Bali:
Gunung Batur-Kintamani: sumber daya 58 MW, rencana pengembangan 40 MW
Jawa Tengah:
Guci: sumber daya 100 MW, rencana pengembangan 55 MW.
Banten:
Gunung Endut: sumber daya 180 MW, rencana pengembangan 40 MW.
Itulah rincian 20 prospek panas bumi yang akan diekplorasi dengan skema government drilling untuk mengakselerasi pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi.***
