Home / Berita

Senin, 19 Juli 2021 - 07:07 WIB

Dirut Pertamina Wacanakan Kembali Cost Recovery, Ini Tanggapan ADPPI

Dirut Pertamina Nicke Widyawati

Dirut Pertamina Nicke Widyawati

PABUMNews – Dirut Pertamina wacanakan kembali Cost Recovery saat gelaran Investor Daily Summit 2021 secara virtual pada hari Rabu, 14 Juli 2021.

Dirut Pertamina Nicke Widyawati wacanakan kembali Cost Recovery karena menurutnya perlu dilakukan terobosan untuk mendorong pengembangan panas bumi yang saat ini tersendat. Industri panas bumi dapat mencontoh industri migas dengan menerapkan skema kontrak bagi hasil cost recovery. Hal tersebut menurutnya dapat menarik minat investor, serta ketika industri panas bumi semakin berkembang maka harga listrik dari panas bumi akan turun dengan sendirinya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Panas Bumi Indonesia (ADPPI) Hasanuddin dengan tegas menolak wacana tersebut. Hasanuddin berpendapat bahwa skema cost recovery tidak sesuai dengan UU Panas Bumi.

Menurutnya, harga listrik panas bumi ditentukan berdasarkan perhitungan keekonomian. Berbeda dengan migas yang hasil produksinya dimiliki oleh pemerintah, penjualan listrik panas bumi dilakukan secara B to B antara IPP atau PPP dengan PLN.

Baca Juga  Wawolesea, Terasering Air Panas Alami dengan Sejuta Pesona

Cost recovery panas bumi tidak lebih baik dibandingkan Feed in Tariff. Harga tersebut dibuat dengan mempertimbangkan banyak faktor seperti kelayakan dan keterjangkauan infrastruktur, ketersediaan sumber energi, kebutuhan listrik, terutama pada risiko pengembangan.

Dalam rangka menurunkan risiko pengembangan panas bumi terutama pada saat eksplorasi, pemerintah saat ini telah melakukan inisiasi melalui program Government Drilling untuk menurunkan resiko eksplorasi panas bumi menggunakan dana PISP (Pembiayaan Sektor Panas Bumi) dan GREM (Geothermal Resource Risk Mitigation).

Melalui program ini diharapkan dapat menurunkan harga listrik dari panas bumi, karena risiko eksplorasi sebagian berada pada tangan pemerintah.

Sumber pembiayaan PISP berasal dari anggaran negara dengan total anggaran kurang lebih Rp 3 triliun. Sedangkan, GREM berasar dari pinjaman Bank Dunia, Clean Technology Fund (CTF), Green Climate Fund (GCF), dan anggaran Negara dengan total USD 650 juta. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ditunjuk sebagai pengelola.

Baca Juga  Kendala Sosial Panas Bumi: Indonesia Perlu Geothermal Task Force

Menurut Sekretaris Umum ADPPI Harry Nurulfuad, kendala pengembangan panas bumi saat ini tidak hanya tarif listrik, tetapi kendala sosial. Menurutnya saat ini panas bumi dipandang negatif oleh sebagian masyarakat. Parahnya lagi isu negatif ini banyak berkembang di daerah proyek panas bumi.

Isu sosial ini sering kali dipandang sebelah mata baik oleh pemerintah maupun pelaku industri panas bumi. Padahal jaminan keamanan proyek merupakan syarat penting dalam investasi.

Kita semua sepakat bahwa panas bumi merupakan energi bersih dan ramah lingkungan, tetapi bagi sebagian orang panas bumi dianggap mahluk asing yang menggangu keberlangsungan kehidupan mereka, tambahnya. (hn)

Berita ini 299 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Berita

Rekind Berkomitmen Terus Dukung Pengembangan Panasbumi

Berita

Banyak Cara Disiapkan PLN Atasi Beban Keuangan

Berita

Panasbumi Dieng-Patuha: Tak Putus Dirundung Sengketa (Bagian 3)
Potensi Panas Bumi Cisolok

Berita

Potensi Panas Bumi Cisolok, Geyser-nya Indonesia

Berita

PLTP Karahabodas Gelar Sosialisasi Jalur Transmisi

Berita

Terbawa Hujan, Lumpur ‘Cut And Fill’  PLTP Baturaden  Kotori Sungai Prukut

Berita

PLN Siapkan Listrik Panasbumi untuk Pelayanan Premium Green Energy

Berita

Draft Feed in Tariff EBT Sudah Masuk ke Kementerian Sekretariat Negara