Home / Berita

Jumat, 22 September 2017 - 08:58 WIB

Energi Fosil di Ambang Krisis, DPD RI Rumuskan RUU EBT

PABUMNews-Ketersediaan cadangan energi fosil, batu bara dan gas sudah sangat menipis. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) merilis, cadangan energi fosil di Indonesia akan habis dalam 12 tahun ke depan, sementara cadangan gas dan batu bara akan habis pada kurun waktu 30 dan 100 tahun.

Terkait hal tersebut, DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI lewat Komite II berinisiatif merumuskan RUU Energi Baru Terbarukan (EBT). Pada April 2017 lalu, KOmite II DPP RI sempat menggelar dengar pendapat dengan Ditjen EBTKE, Kemen ESDM untuk meminta masukan soal EBT terkait kepentingan penyusunan RUU tersebut. Kini draft RUU yang dimaksud sudah tersusun dan Komite II DPD RI menggelar uji sahih di sejumlah tempat di antaranya di Universitas Surabaya pada Selasa (12/9) lalu.

Anggota Komite II yang hadir dalam seminar tersebut mengatakan, pengembangan EBT sangat penting untuk menopang aktivitas ekonomi nasional, apalagi dunia kondisi menipisnya cadangan energi fosil.

Baca Juga  Inkonsistensi Regulasi Tariff, Enel Green Power Pertimbangkan Hengkang dari Panasbumi Way Ratai

Potensi energ EBT yang dibidik oleh DPD RI untuk dikembangkan adalah energi panasbumi. DPD menilai Indonesia sangat kaya dengan energi ini dan tersebar di sepanjang cincin Asia Pasifik yaitu Pulau Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Potensi lainnya yang menjadi bidikan di antaranya mikro hidro, matahari dan sampah untuk pembangkit listrik.

“Jadi sekarang ini pengembangan EBT adalah suatu keharusan yang tak bisa ditawar lagi sehingga DPD berinisiatif menyusun draft RUU EBT terkait kepentingan tersebut,” katanya dalam seminar itu.

Sementara itu Dirjen EBTKE, Rida Mulyana saat dengar pendapat dengan Komite II DPD RI pada April 2017 lalu, mengakui saat ini dunia, termasuk Indonesia, akan memasuki krisis energi. Kebutuhan energi fosil meningkat tetapi jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, Rida menegaskan, harus ada diversifikasi berupa energi baru sebagai pengganti energi fosil. Diversifikasi energi juga harus dilakukan untuk kepentingan lingkungan yang bersih.

“Target pengembangan EBT yang dicanangkan pemerintah pada tahun 2025 adalah sebesar 23% atau setara dengan 45 GW. Penyediaan akses energi modern dengan target rasio elektrifikasi sebesar 97% pada tahun 2019. Indonesia juga berkomitmen 29% penurunan gas rumah kaca pada tahun 2030. Sektor energi ditargetkan berkontribusi pengurangan emisi sebesar 314 juta ton CO2,” katanya.

Baca Juga  Optimalisasi Panasbumi akan Dorong Kedaulatan Energi

Meskipun begitu Rida mengakui bahwa saat ini pengembangan EBT masih jauh dari target yang ditetapkan. “Dari target minimum 23%, sampai saat ini baru tercapai 6,9%. Artinya masih banyak PR yang harus dikerjakan,” ujarnya.

Rida sangat mengapresiasi upaya DPD RI dalam menyusun RUU EBT. Menurutnya, inisiatif tersebut dapat mendorong semua pihak dalam mengembangkan energi baru dan dianggap mampu menjadi payung hukum dalam mendorong pengembangan EBT seiring menipisnya cadangan energi fosil.

“Kementerian ESDM senantiasa bersedia memberikan masukan dalam bentuk pendapat ataupun komentar hasil dari RUU EBT kalau sudah dalam bentuk Naskah Akademis RUU EBT nantinya” jelas Rida. (ES)

Berita ini 11 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Berita

Wae Sano Pilot Proyek Government Drilling Panasbumi

Berita

Soal Panasbumi, Indonesia Perlu Belajar ke Islandia

Berita

Pengantar Redaksi

Berita

Direncanakan COD 2019, PLTP Tulehu Ditargetkan Listriki 40.000 Rumah
Manvit Susun rencana Mitigasi Kerak Silika

Berita

Mannvit Susun Rencana Mitigasi Kerak Silika Dieng

Berita

Tahun 2035 Kapasitas Panas Bumi 9300 MW, Berikut Strategi Pengembangannya
taman pintar

Berita

Wahana Panasbumi, Zona Baru di Taman Pintar Yogyakarta

Berita

Ciengang, Tempat Terapi Air Panasbumi di Garut