Home / Berita

Kamis, 21 September 2017 - 09:39 WIB

Gugatan Gubernur Jatim tentang Penyelenggaraan Panasbumi Ditolak MK

PABUMNews-Harapan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, untuk bisa mengeluarkan izin pengelolaan energi panasbumi, kandas sudah. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak keinginan tersebut. Majelis Hakim MK sepakat pengelolaan panasbumi dikelola Pemerintah Pusat sesuai UU Nomor 21/2014 tentang Panas Bumi.

“Dari keterangan ahli geothermal yang didengar keterangannya di hadapan Mahkamah, sistem panasbumi Indonesia memiliki karakter unik, terutama keberadaannya yang bersifat lintas daerah administratif. Oleh karena itu, penetapan wilayah didasarkan bukan atas wilayah administratif, melainkan berdasarkan keberadaan sumber panasbumi tersebut,” kata Ketua MK Arief Hidayat dalam sidang di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (20/9/2017).

Ada beberapa pasal yang digugat Gubernur Jatim. Di antaranya Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 21/2014, yang berbunyi. “Penyelenggaraan Panas Bumi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan terhadap Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung yang berada di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kawasan Hutan produksi, Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Hutan konservasi, dan wilayah laut.

Baca Juga  Ketum ADPPI Hasanuddin Berharap Presiden Segera Menyelesaikan Kendala Pengembangan Panasbumi

Kemudian Pasal 6 ayat 1 huruf c, yang berbunyi, “Kewenangan Pemerintah dalam penyelenggaraan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliput pemberian Izin Panas Bumi.

Dan Pasal 23 ayat 2, yang berbunyi, “Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri kepada Badan Usaha berdasarkan hasil penawaran Wilayah Kerja.”

Penolakan MK atas gugatan Soekarwo adalah Pasal 33 UUD 1945, yaitu cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak haruslah dikuasai oleh negara. Permasalahannya adalah mengenai ‘negara’ yang dimaksud pada frasa ‘dikuasai oleh negara’. Apakah pemerintah pusat atau pemerintah daerah?

Menjawab pertanyaan itu, Mahkamah mengutip pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87 PUU-XIII/2015, bertanggal 13 Oktober 2016, sebagai berikut:

Apabila Undang-Undang, dalam batas-batas tertentu juga memberikan kepada daerah kewenangan untuk menyelenggarakan urusan yang berkenaan atau bersangkut paut dengan hajat hidup orang banyak, hal itu tidaklah bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat (2). Hal itu sepenuhnya merupakan kebijakan pembentuk Undang-undang. Demikian pula sebaliknya apabila pembentuk Undang-undang berpendapat bahwa jika urusan demikian lebih tepat kalau diserahkan kepada Pemerintah Pusat, hal itu pun sepenuhnya merupakan kebijakan pembentuk undang-undang.

Baca Juga  Lima Tahun Terakhir Realisasi PNBP Panas Bumi Selalu Lampaui Target

“Meskipun Pasal 18 ayat 2 UUD 1945 telah menegaskan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, namun asas otonomi daerah ini dibatasi dengan Pasal 18 ayat 5 UUD 1945, yaitu pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat,” ujar Arief.

Dengan putusan MK tersebut, keinginan Gubernur Jatim untuk memberikan izin panasbumi gagal sudah. (ES

Berita ini 14 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Berita

Panasbumi Dieng-Patuha: Tak Putus Dirundung Sengketa (Bagian 4-Selesai)

Berita

ESDM Cabut 32 Regulasi, ADPPI: Tak Berdampak Apa Pun Terhadap Pengembangan Panasbumi

Berita

Berkunjung ke Objek Wisata Suban Air Panas Rejang Lebong di Masa Pandemi

Berita

IIGCE 2018 Diharapkan Munculkan Terobosan Baru Pengembangan Bisnis Panasbumi

Berita

Komisi VII DPR RI Dukung Pengembangan Energi Panasbumi

Berita

Tampung Listrik Panasbumi Muaralaboh, PLN Rampungkan Gardu Induk
ESDM Menawarkan WPSPE Cipanas

Berita

ESDM Menawarkan WPSPE Cipanas

Berita

Tak Sekedar Hasilkan Energi Panasbumi, Ini Harapan warga kepada PGE