Home / Berita

Sabtu, 23 April 2022 - 06:01 WIB

Ini Empat Langkah Pemerintah Percepat Pengembangan Panas Bumi

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sorik Marapi di Sumatera Utara. (Foto: Dok. Kementerian ESDM)

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sorik Marapi di Sumatera Utara. (Foto: Dok. Kementerian ESDM)

PABUMNEWS – Langkah Pemerintah yang akan mempercepat pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Indonesia perlu mendapat dukungan dari stakeholder lain.

Targetnya hingga tahun 2030, pemerintah akan membangun PLTP dengan kapasitas sebesar 3.355 MW untuk memenuhi target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025.

“Dalam RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) 2021-2030 terkait hal itu sudah dicantumkan,” ungkap Harris, Direktur Panas Bumi, Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ketika berbicara di Webinar “Fungsi Komunikasi dalam Tata Kelola Industri Energi Terbarukan di Indonesia” yang diadakan Universitas Telkom, beberapa waktu lalu.

Pada 2025 target bauran energi sebesar 23 persen merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencapai Karbon Netral (net zero emission) pada 2060 atau lebih cepat dari itu. Bahkan, Indonesia juga sudah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada 2030.

“Transisi menuju energi yang berkelanjutan juga menjadi salah satu dari tiga fokus Presidensi G20 Indonesia,” ungkap dia.

Dikatakan Haris, Ada sejumlah langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah untuk memenuhi target tersebut, diantaranya;

Baca Juga  Pemerintah Godok Perbaikan Tarif EBT, Perpresnya Ditargetkan Awal 2020 Ditandatangani

Pertama, pemerintah akan melakukan pengeboran (government drilling) untuk mengurangi risiko para pengembang sekaligus untuk menurunkan harga jual listrik panas bumi.  Sampai 2024, pemerintah akan melakukan pengeboran di 20 wilayah kerja panas bumi untuk rencana pengembangan sebesar 683 MW.

Kedua, pemanfaatan dana PISP (Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi), dan GREM (Geothermal Resources Risk Mitigation) untuk pendanaan pengembangan panas bumi.

Ketiga, sinergi antar-BUMN. Selama ini, paling tidak ada tiga BUMN yang bergerak di bidang panas bumi, yakni PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) yang berada di bawah Sub Holding Pertamina New Renewable Energy (PNRE), PT Indonesia Power (anak perusahaan PT PLN), dan PT Geo Dipa, BUMN di bawah Kementerian Keuangan.

Keempat, optimalisasi sumber daya di WKP yang sudah berproduksi dengan ekspansi dan efisiensi. Dua di antaranya adalah membangun PLTP Binary di WKP Salak sebesar 15 MW, dan PLTP Binary di WKP Dieng (10 MW). Saat ini, PT PGE juga sedang menyelesaikan PLTP Binary di WKP Lahendong, Sulawesi Utara, dengan kapasitas 0,5 MW.

Panas bumi tambah Harris, selain untuk kelistrikan, juga bisa dimanfaatkan secara langsung untuk berbagai keperluan, di antaranya sektor agrikultur seperti pengolahan teh, pengeringan biji kopi, dan industri gula aren.

Baca Juga  Perusahaan Panas Bumi Star Energy Darajat Gulirkan Program Desa Caang Sejak 2016, Ini Hasilnya

“Efisiensi konversi panas bumi yang tinggi, berkisar 80-90 persen merupakan potensi yang sangat baik untuk pemanfaatan secara langsung, termasuk untuk pariwisata,” ujarnya.

Dalam webinar Harris  menyampaikan materi mengenai ‘Sinergi Pemangku Kepentingan dalam Tata Kelola EBTKE di Indonesia’ juga menyebutkan bahwa saat ini telah terjadi krisis energi dan perubahan iklim telah membuat transisi energi semakin mendesak dilaksanakan.

“Negara-negara anggota G20 menyumbang 77 persen dari permintaan energi global. Fokus Presidensi G20 Indonesia terletak pada 3 isu utama, yaitu kesehatan global yang inklusif, transformasi ekonomi berbasis digital dan transisi menuju energi yang berkelanjutan,” jelasnya.

Selain itu, Harris juga menjelaskan mengenai program Gerilya, yaitu Gerakan Inisiatif Listrik Tenaga Surya. Program ini bertujuan untuk menyiapkan mahasiswa sebagai aktivis energi bersih melalui pembekalan dan pengalaman.

“Program ini merupakan program studi independen bagi mahasiswa di seluruh Indonesia, yang didukung pengajar professional dan mentor pendamping, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempercepat energi bersih,” Haris menutup.***

Berita ini 85 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Berita

Face Shield, APD Wajib di Lingkungan Ditjen EBTKE untuk Cegah Covid-19
istana-negara

Berita

Kementerian ESDM Tugaskan Tiga BUMN Lakukan Pengembangan Panasbumi

Berita

Dua Tahun Negosiasi, Harga Jual Listrik Panasbumi Candradimuka Belum Ada Titik Temu

Berita

Wamen ESDM Acandra : Proyek PLTP Gunung Talang Tak Bahayakan Lingkungan

Berita

APDESI Pasirwangi: Bonus Produksi Diprioritaskan Untuk Masyarakat Sekitar PLTP Darajat

Berita

Target Kapasitas Terpasang Tercapai PNPB Baru Setengahnya

Berita

ADPPI: Skema Cost Recovery dalam Pemanfaatan Panas Bumi akan Bebani Anggaran Negara
Lapangan Panas bumi Salak

Berita

Kendala Sosial Panas Bumi: Indonesia Perlu Geothermal Task Force