Home / Berita

Minggu, 13 Agustus 2017 - 10:08 WIB

Janji Rida, Regulasi Tarif Listrik akan Diperbaiki

Menteri ESDM Ignasius Jonan didampingi Direktur Jenderal EBTKE  RidaMulyana menyaksikan penandatanganan Power Purchase Agreement (PPA) energi baru terbarukan (EBT) antara PT. PLN (Persero) dengan Independent Power Producer (IPP) di 53 lokasi yang tersebar di wilayah Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara, dengan total kapasitas mencapai 350 MW, pada Rabu (2/8). (Sumber foto : ebtke)

Menteri ESDM Ignasius Jonan didampingi Direktur Jenderal EBTKE RidaMulyana menyaksikan penandatanganan Power Purchase Agreement (PPA) energi baru terbarukan (EBT) antara PT. PLN (Persero) dengan Independent Power Producer (IPP) di 53 lokasi yang tersebar di wilayah Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara, dengan total kapasitas mencapai 350 MW, pada Rabu (2/8). (Sumber foto : ebtke)

Menteri ESDM Ignasius Jonan didampingi Direktur Jenderal EBTKE  RidaMulyana menyaksikan penandatanganan Power Purchase Agreement (PPA) energi baru terbarukan (EBT) antara PT. PLN (Persero) dengan Independent Power Producer (IPP) di 53 lokasi yang tersebar di wilayah Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara, dengan total kapasitas mencapai 350 MW, pada Rabu (2/8). (Sumber foto : ebtke)

PABUMNews – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, menuturkan, terkait tarif listrik saat ini ada 2 komentar masyarakat yang berkembang.

Pertama, masyarakat mengharapkan tarif  listrik tidak naik setiap 3 bulan sekali. Kedua, masyarakat tidak perlu dibebani dengan persoalan apakah listrik ini dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga air, bayu, atau surya atau fosil atau lainnya.

Sehubungan dengan itu, lanjut Jonan, dengan harapan masyarakat tersebut maka kewajiban pemerintah adalah mengupayakan  terus memperbanyak tenaga energi listrik dan menjaga agar harga listrik tetap terjangkau.

“Jadi, kewajiban pemerintah, kalau listriknya itu makin lama makin banyak, itu harganya terjangkau,” katanya.

Namun di sisi lain, menurut Jonan, pemerintah sangat memahami bahwa pengembang atau mitra, baik IPP  (Independent Power Producer) atau mitra dalam bentuk lainnya, mengiginkan agar investasinya ada pengembalian dalam tingkat yang wajar. “Pemerintah sangat memahami juga harapan pengembang atau mitra,” ujarnya.

Baca Juga  Warga Batu Kuwung Banten "Keukeuh" Tolak Proyek PLTP

Sementara itu, Dirjen EBTKE (Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi), Rida Mulyana, menambahkan, Kementerian ESDM yang bertindak sebagai penyusun regulasi saat ini tengah fokus menyediakan listrik semurah-murahnya sehingga terjangkau pula oleh masyarakat di daerah terpencil terluar.

“Saat ini pemerintah fokus menyediakan listrik semurah-murahnya. Kami membuat tagline #energi berkeadilan. Karena apa? Karena masih banyak saudara kita di sana (di daerah terpencil terluar) yang sudah puluhan tahun belum menikmati listrik. Walaupun listrik sudah ada di sana, mereka belum tentu bisa beli listrik,” tegasnya.

Untuk itu, lanjutnya, pemerintah meminta PLN tidak menaikkan TDL (Tarif Dasar Listrik). “Dan untuk IPP, pilih biaya yang paling rendah dengan margin yang masih tetap memperhitungkan margin yang pantaslah,” jelas Rida.

Rida menambahkan, menyediakan listrik dengan biaya yang murah merupakan bentuk kebijakan pemerintah untuk masyarakat banyak dengan memperhatikan 250 juta penduduk Indonesia. “Dan pemerintah menyadari kebijakan itu memang tidak bisa menyenangkan semua pihak,” ungkapnya.

Baca Juga  PLTP Lumut Balai Mulai Beroperasi

Rida pun menyatakan, jika ada yang tidak sepakat dengan putusan pemerintah, itu hal biasa dalam dunia bisnis. Namun, inti penyusunan kebijakan tersebut sebagai upaya pemerintah menyediakan energi murah dan terjangkau oleh masyarakat.

“Adanya kebijakan pemerintah tersebut juga untuk menciptakan daya kompetisi dalam penyediaan listrik murah. Dengan produksi yang murah tentunya akan menciptakan produk yang lebih murah. Seperti pesan Pak Presiden untuk menciptakan kompetitif dalam dunia usaha,” paparnya.

Mengakhiri keterangan persnya, Rida menyampaikan, banyaknya masukan mengenai Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 12, 42 dan 43 Tahun 2017 merupakan hal positif.

“Menteri akan segera melakukan revisi Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2017 dalam waktu tidak terlalu lama. Setelah permen tersebut keluar, kami akan segera mensosialisasikannya kepada semua pemangku kepentingan dalam bentuk coffe morning,” katanya. (Harry)

Berita ini 5 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Berita

Medco Power Indonesia dan SMI Tandatangani Kerjasama Pengembangan Panasbumi

Berita

Penolakan PLTP Baturaden, Bergema di Taman Ismail Marzuki

Berita

Ketua Umum ADPPI Sarankan Pemerintah Daerah Dilibatkan dalam Pemanfaatan Panasbumi

Berita

Bupati Sumedang: Pemanfaatan Panas Bumi Tampomas Bisa Sejahterakan Masyarakat

Berita

PLTP Muara Laboh Pembangkit Panasbumi Pertama di Sumatera Barat Diresmikan

Berita

PLN akan Peroleh 8 WKP Tambahan

Berita

Hilangkan Resiko Tinggi Eksplorasi, Pemerintah Godok Konsep Geothermal Fund

Berita

Lima Strategi DEN Kurangi Ketergantungi Energi Fosil