Home / Berita

Minggu, 8 Mei 2022 - 21:39 WIB

Kemenkeu Perkuat Fasilitas Dana Pembiayaan Infrastruktur Panas Bumi

PABUMNews – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyediakan fasilitas fiskal berupa Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi (PISP), sebagai salah satu upaya mendorong optimalisasi pemanfaatan potensi panas bumi di Indonesia.

Dana PISP ini dikelola oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur, ini bersifat revolving fund, sebagai fasilitas de-risking untuk mengatasi tingginya risiko dan biaya di tahap eksplorasi yang selama ini menghambat partisipasi badan usaha dalam pengembangan tenaga panas bumi.

PMK baru ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Dana PISP dalam berbagai aspek sehingga dapat dimanfaatkan secara efektif serta memenuhi prinsip akuntabel, transparan, terencana, dan berkesinambungan.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Rahayu Puspasari, SE., MBA., mengatakan, sejak tahun 2017, pemerintah melalui Kemenkeu telah menyediakan fasilitas fiskal berupa Dana PISP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 62/PMK.08/2017 tentang Pengelolaan Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur.

Dana PISP yang bersifat revolving fund ini bertujuan untuk mendorong optimalisasi pemanfaatan potensi panas bumi di Indonesia yang merupakan terbesar kedua di dunia.

“Fasilitas dana PISP diharapkan dapat menjadi salah satu solusi atas tingginya risiko dan biaya di tahap eksplorasi yang selama ini menghambat partisipasi badan usaha dalam pengembangan tenaga panas bumi,” tutur Rahayu dari keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (8/5/2022).

Baca Juga  Kementerian ESDM Minta PGE Segera Kirimkan Program Kerja Pengelolaan WKP Kotamobagu

Disebutkan, beberapa aspek yang disempurnakan dalam PMK nomor 80/PMK.08/2022 di antaranya;

Pertama, Penguatan Dana PISP sebagai platform pendanaan dan pembiayaan yang dapat menyinergikan berbagai sumber pendanaan domestik maupun internasional dalam berbagai jenis instrumen, serta menyalurkannya untuk pembiayaan proyek pengembangan panas bumi.

Kedua, Perluasan cakupan fasilitas Dana PISP tidak hanya Government Drilling dan SOE Drilling/Public Window, namun mencakup pula Private Drilling/Private Window untuk mendorong keterlibatan pengembang swasta;

Ketiga, perluasan jenis risiko yang dilakukan de-risking meliputi Risiko Eksplorasi, Risiko Politik, dan Risiko Kesenjangan.

Keempat, penguatan koordinasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, dan instansi terkait lainnya dalam rangka pengembangan panas bumi di Indonesia, khususnya melalui forum Komite Bersama yang berperan dalam mengawasi dan mengambil kebijakan strategis terkait pengelolaan Dana PISP.

Kelima, penguatan peran dan sinergi PT SMI, PT GDE, dan PT PII selaku fiscal agencies Kementerian Keuangan dalam pengelolaan Dana PISP, pelaksanaan kegiatan teknis dukungan pengembangan panas bumi, serta penjaminan risiko.

Baca Juga  HGI Perusahaan Geothermal Terbesar Di Dunia 2030

Keenam, peningkatan kolaborasi dengan lembaga domestik dan internasional dalam rangka meningkatkan kapasitas finansial dan kualitas pengelolaan Dana PISP.

Lebih lanjut, penerbitan PMK nomor 80/PMK.08/2022 ini memberikan opsi yang lebih fleksibel kepada pemerintah dan badan usaha dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi panas bumi secara lebih massif, efektif dan terukur.

Kolaborasi antara stakeholders domestik maupun internasional juga dapat ditingkatkan, khususnya dalam meningkatkan kapasitas finansial dan kualitas pengelolaan Dana PISP sekaligus mendorong implementasi skema blended financing/creative financing dalam pembiayaan infrastruktur panas bumi untuk mengurangi beban APBN dan risiko fiscal,” jelas Rahayu.

Hal ini sekaligus memperkuat komitmen pemerintah dalam upaya mitigasi perubahan iklim (climate change) yang merupakan agenda global, sejalan dengan prioritas Presidensi Indonesia dalam G20 tahun 2022.

Secara lebih luas, penguatan tata kelola fasilitas dana PISP ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kontribusi dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional melalui pencapaian target bauran energi nasional, khususnya dari panas bumi,” tutup Rahayu.***

Berita ini 129 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Berita

Usai Diguncang Gempa, Semburan Air Panas di Desa Oma Kejutkan Warga Ambon

Berita

Pemerintah Luncurkan Sejumlah Insentif untuk EBT, Berikut Insentif untuk Pemanfaatan Panas Bumi

Berita

Berikut Biodata Pejabat Kementerian ESDM yang Jabat Komisaris BUMN Panas Bumi

Berita

Pergantian Operator PLTP Darajat-Salak (Bagian 2)

Berita

Tahun 2018, Kapasitas Panasbumi Tanah Air Segera Bertambah 215 MW

Berita

Berikut penerima penghargaan Anugerah Energi Lestari 2017

Berita

Tiga WPSPE Panasbumi 126 MW Siap Ditawarkan

Berita

Lapangan Panas Bumi Besar Sudah Habis? Simak Webinar IndoEBT Kamis (13/8)