Home / Berita

Minggu, 13 Mei 2018 - 12:40 WIB

Masa Perpanjangan Eksplorasi Tiga WKP Disetujui, Dua Lagi dalam Tinjauan

PABUMNews-Dari lima wilayah kerja panasbumi (WKP) yang habis masa eksplorasinya pada tahun 2018 ini, baru tiga yang disetujui Kementerian ESDM perpanjangannya.

Direktur Panasbumi, Ditjen EBTKE, Kementerian ESDM, Ida Nuryatin Finahari, mengatakan, ketiga WKP yang mendapatkan perpanjangan tersebut adalah WKP Blawan – Ijen, Jawa Timur, WKP Baturaden, Jawa Tengah, dan WKP Telaga Ngebel, Jawa Timur.

Ida menambahkan, di WKP Blawan Ijen yang dikelola PT Medco Cahaya Energy akan dibangun PLTP dengan kapasitas 110 MW. Kemudian WKP Baturaden, Jawa Tengah yang dikelola Sejahtera Alam Energi (SAE) akan dibangun PLTP berkapasitas 220 megawatt (MW).

“Sementara WKP Telaga Ngebel yang dikelola PT Bakrie Darma Karya Energy di Jawa Timur dengan akan dikembangkan PLTP berkapasitas 165 MW,” ungkapnya.

Baca Juga  Ketua Umum ADPPI Sarankan Pemerintah Daerah Dilibatkan dalam Pemanfaatan Panasbumi

WKP Baturaden memiliki tenggat waktu masa eksplorasi pada 10 April 2018, Telaga Ngebel akan berakhir pada 15 Juni 2018, serta WKP Blawan-Ijen tenggat waktu eksplorasinya jatuh pada 24 Mei 2018.

Sementara dua WKP lagi yang habis masa eksplorasinya adalah WKP Guci di Jawa Tengah berkapasitas 55 MW yang dikelola PT Spring Energy Sentosa. WKP ini masa eksplorasinya berakhir pada 11 April 2018. Satu lagi, WKP Kaldera Danau Banten, yang dikelola Banten PT Syntesa Banten Geothermal bekapasitas 110 MW, masa eksplorasinya berakhir pada 27 April 2018.

Menurut Ida, untuk WKP Guci pihak ESDM masih membahasnya dan Kaldera Danau Banten masih dalam proses. Ida tak menyebutkan ending proses perpanjangan kedua WKP itu, apakah akan diberikan atau ditolak.

Baca Juga  Pentingnya Pengutamaan Energi Terbarukan dan Mendesaknya Penyelesaian RUU Energi Terbarukan

Ida menambahkan, waktu tambahan untuk eksplorasi yang diberikan pemerintah tidak sepenuhnya diartikan sebagai tambahan waktu, melainkan pengganti waktu sebagai kompensasi atas waktu yang diperlukan untuk mengurus berbagai administrasi, seperti perizinan dan masalah sosial sebelum dilakukan aktivitas eksplorasi.

“Pengantian waktu hilang, mereka tidak bisa ngapa-ngapain selama mereka ada masalah izin, lingkungan, dan penolakan masyarakat. Itu kan mandeg itu yang kita hitung,” kata Ida seperti dirilis Dunia Energi Selasa pekan lalu.

Setiap WKP, lanjutnya, mendapatkan jatah tambahan waktu yang berbeda-beda, tergantung waktu yang diajukan pemegang WKP masing-masing. (es)

Berita ini 283 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Berita

Talagabodas, Popularitasnya Merambah Eropa

Berita

Meniti Karier Sejak 1985, Djoko Abumanan Kini Jadi Pimpinan Tertinggi PLN

Berita

Pemerintah Pangkas Target Kapasitas PLTP Tahun 2025 Hingga 50 Persen

Berita

Surat Menkeu Sri Mulyani terkait PLN, Bocor ke Publik

Berita

Kementerian ESDM Kembali Cabut 4 Regulasi tentang Panasbumi

Berita

Nenny Saptadji Raih Penghargaan Women in Geothermal

Berita

ESDM Cabut 32 Regulasi, ADPPI: Tak Berdampak Apa Pun Terhadap Pengembangan Panasbumi

Berita

The 7th IIGCE 2019 Diluncurkan, Prijandaru: Ketahanan Energi Tak Mungkin Tanpa Panasbumi