Instalasi panasbumi (sumber foto: satuenergi.com)
PABUMNews-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama masyarakatnya berharap proyek panasbumi di Pulau Flores segera direalisasikan, bahkan kalau bisa tahun 2017 ini juga.
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT, Boni Marasina kepada wartawan beberapa waktu lalu. Menurutnya, proyek panasbumi di Flores sangat penting bagi masyarakat NTT baik untuk mencukupi kebutuhan energi listrik maupun untuk keperluan lainnya.
Boni mengakui pihaknya belum mengetahui secara resmi kapan dan titik mana yang akan digarap sebab belum ada pemberitahuan dari pemerintah pusat. Tetapi pada saat serah terima keputusan menteri tentang penetapan Flores sebagai Pulau Panasbumi beberapa waktu lalu, disampaikan potensi panasbumi Waisano yang mencapai 60 MW akan menjadi proyek pertama yang akan dikerjakan.
“Memang ada kabar Waisano yang akan pertama digarap. Kami belum tahu kapan realisasinya, tetapi pemerintah dan rakyat NTT tentu berharap bahwa tahun ini proyek panasbumi sudah bias dikerjakan,” katanya seperti dirilis Antara, Jumat (18/8/2017).
Seperti diketahui, Pemerintah RI telah menetapkan Pulau Flores sebagai Pulau Panasbumi. Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 2268 K/30/MEM/2017 tentang Penetapan Pulau Flores sebagai Pulau Panasbumi.
Seiring dengan keputusan tersebut, pemerintah pun merencanakan menggarap potensi panasbumi di Flores.
Menurut beberapa sumber, Waisano-Werang di Kabupaten Manggarai Barat, merupakan potensi panasbumi yang pertama akan digarap dan akan menjadi proyek percontohan pertama setelah pemerintah menetapkan Flores sebagai Pulau Panasbumi.
Direktur Panasbumi Ditjen EBTKE, Yunus Saefulhak sebelumnyamengatakan, proyek pertama yang akan dikembangkan di Pulau Flores adalah wilayah Waisano.
Waisano dipilih berdasarkan hasil survey Badan Geologi (Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panasbumi) yang telah dianalisis sebelumnya oleh tenaga ahli World Bank.
Dana yang digunakan untuk mengembangkan Waisano menggunakan dana Geothermal Fund, yang berasal dari dana hibah World Bank dan APBN.
“Dananya sejumlah Rp 3 triliun dari APBN, plus 55,25 juta USD dari World Bank,” terang Direktur Panasbumi Ditjen EBTKE, Yunus Saefulhak.
Mitigasi Eksplorasi
MenurutYunus, dana yang digunakan dari Geothermal Fund ini sebagai mitigasi eksplorasi, sehingga diharapkan biaya yang dikeluarkan dapat dikembalikan oleh para pengusaha agar dapat diputar kembali untuk melakukan pembiayaan eksplorasi di wilayah lainnya (revolving fund).
Biaya eksplorasi untuk panas bumi memang cukup tinggi, mengingat biaya eksplorasi yang dibutuhkan untuk pengembangan 1 Wilayah Kerja Panasbumi (WKP) sekitar USD 20-25 juta.
Selain sebagai pulau percontohan untuk pemanfaatan listrik, geothermal di Flores juga dapat dimanfaatkan untuk pembentukan geopark, karena hasil sampingan dari geothermal ini dapat digunakan untuk pembangunan Geopark.
“Geopark ini tentu dapat menjadikan Pulau Flores sebagai salah satu tempat wisata yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar,” kata Yunus. (ES)
