Home / Berita

Kamis, 14 Desember 2023 - 12:20 WIB

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Akui Pajak Panasbumi di Indonesia Lebih Mahal

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

PABUMNews – Pajak pengembangan energi panasbumi di Indonesia ternyata lebih mahal dibanding di negara lain.

Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto dalam Peluncuran Prospek Ekonomi Indonesia oleh World Bank berjudul “Climate Action for Development” di Jakarta, Rabu 13 Desember 2023.

Menurut Airlangga, mahalnya pajak pemanfaatan panasbumi yang merupakan energi hijau tersebut karena panasbumi digolongkan dalam sektor minyak dan gas.

“Tantangan kebijakan fiskal dalam pengembangan panasbumi atau geotermal adalah pajak di Indonesia sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain,” ujar Airlangga.

Baca Juga  Memperbincangkan Target 7000 MW dari Sektor Panasbumi Tahun 2025

Untuk itu, Airlangga mengatakan, pemerintah sedang melakukan kajian mendalam agar pajak energi panasbumi di Indonesia bisa lebih murah sehingga panasbumi Indonesia diminati para investor.

Airlangga pun berjanji akan bekerja lebih signifikan untuk membuat harga panasbumi layak dan terjangkau.

Lambat

Dalam kesempatan itu Airlangga pun menjelaskan, kapasitas terpasang panasbumi Indonesia hingga saat ini baru 2.378 MW.

Dengan kapasitas sebesar itu, lanjutnya, rata-rata pertumbuhan geotermal di Indonesia sekitar 40 MW per tahun.

Airlangga menandaskan, pertumbuhan ini sangat lambatmengingat sumber daya panasbumi yang dimiliki Indonesia sekitar 24.000 MW.

Baca Juga  GreenFire Energy dan Armada Energi Solusi Tandatangani Kerjasama Pengembangan Panas Bumi di Indonesia

Pihak Kementerian ESDM mengakui bahwa pertumbuhan kapasitas panasbumi Indonesia memang lambat.

Oleh karena itu pihak Kementerian ESDM telah menggulirkan sejumlah kemudahan dan insentif untuk mengakselerasi pemanfaatan panasbumi.

“Ya kita pasti akan memberikan banyak kemudahan ya, karena panasbumi ini ideal untuk carbon swap atau menurunkan emisi karbon,” ujar Arifin.

Arifin mengatakan, pemerintah sudah menggulirkan skema government drilling dalam tahap eksplorasi untuk mengantiaipasi resiko kegagalan di pihak pengembang.***

Berita ini 23 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Berita

PLTP Unit 2 Dieng dan Patuha Kurangi Emisi CO2 700.000 Ton Per Tahun

Berita

ADPPI Sarankan Kementerian ESDM Libatkan Pemda dan Perguruan Tinggi dalam Pembangunan PLTP

Berita

Pemerintah Tawarkan Empat Wilayah PSPE Panasbumi

Berita

ADB: Skema BPP Membuat Pengembangan Panasbumi di Indonesia Melambat

Berita

Kembangkan Panasbumi, Pemprov Aceh Teken MoU dengan Perusahaan Turki

Berita

Bupati Garut Beberkan Dampak Positif Pemanfaatan Panasbumi bagi Daerahnya

Berita

Menyusul PGE, BUMN Panas Bumi Geo Dipa Energi Rencanakan IPO

Berita

Inilah Sebaran PLTP yang Telah Berproduksi di Indonesia