Home / Berita

Minggu, 16 Juli 2017 - 20:13 WIB

METI Desak Menteri ESDM Tinjau Permen ESDM No.12/2017, Dinilai Tak Cerminkan Semangat Pengembangan EBT

PABUMNews – Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) mendesak agar Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignatius Jonan, meninjau kembali Permen ESDM No.12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Energi Listrik.

Dalam suratnya Nomor 077/METI-KU/II/2O17 tertanggal 8 Februari 2017 yang ditujukan kepada Menteri ESDM Ignatius Jonan, METI memandang Peraturan Menteri ESDM No. 12/2017 tidak sejalan dengan semangat UU 3O/2007 tentang Energi dan Peraturan Pemerintah No.79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional untuk mendorong peningkatan Energi Terbarukan.

“Pemerintah sudah menetapkan bahwa pemanfaatan Energi Terbarukan untuk meningkatkan ketahanan energi dan menurunkan emisi gas rumah kaca akan diprioritaskan. Namun, penerbitan Permen No. 12/2017 kelihatannya bertentangan dengan upaya pemerintah tersebut, mengingat tujuan penerbitan Permen ini hanyalah untuk menurunkan BPP PLN,” tulis Ketua METI, Dr. Surya Dharma dalam surat tersebut.

Mengutip Pasal 7 UU 30/2007 tentang Energi yang menyatakan “Harga energi ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan”. Menurut METI, yang dimaksud dengan nilai keekonomian berkeadilan adalah suatu nilai/biaya yang merefleksikan biaya produksi energi, termasuk biaya lingkungan dan biaya konservasi serta keuntungan yang dikaji berdasarkan kemampuan masyarakat dan ditetapkan oleh pemerintah.

Lebih lanjut METI menyebutkan, dalam PP 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional Pasal 20 Ayat 4c disebutkan bahwa Pemerintah mewujudkan pasar tenaga listrik paling sedikit melalui penerapan mekanisme feed in tariff dalam penetapan harga jual Energi Terbarukan. “Penetapan tarif berdasarkan BPP PLN sebagaimana diatur dalam Permen 12/2017 tidak sejalan dengan UU No 30/2007 dan PP PP 79/2014,”

Baca Juga  Lima Fakta Tentang Objek Wisata Panasbumi Tangkuban Parahu

Oleh karena itu, dalam rangka mendorong peningkatan pemanfaatan Energi Terbarukan, pihaknya bersama Asosiasi Energi Terbarukan mendesak agar Menteri ESDM meninjau kembali Permen No. 12/2017 tersebut.

Dinyatakan pula, pihaknya dan Asosiasi Energi Terbarukan memandang perlu agar pemerintah menerbitkan pedoman perhitungan harga keekonomian berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 UU 30 Tahun 2007.

Seperti diketahui, terbitnya Permen ESDM No. 12/2017 ini telah mengakibatkan keresahan di kalangan industri dan asosiasi Energi Baru Terbarukan. Mereka menilai dengan Permen tersebut, pemerintah sejatinya belum berkomitmen dalam pengembangan Energi Baru Terbarukan di tanah air. Keresahan tersebut dipicu oleh pedoman harga pembelian tenaga listrik oleh PLN dari pembangkit listrik yang memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan.

Dalam Permen tersebut disebutkan, patokan harga pembelian listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Fotovoltaik oleh PT PLN (Persero) besarannya 85 persen dari BPP (Biaya Pokok Produksi) di daerah tempat pembangkit listrik tersebut. Demikian juga dengan patokan harga pembelian Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTB), dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) memiliki ketentuan yang sama, yakni 85 persen dari BPP daerah setempat.

Sedangkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dan Pembangkit Listrik Tenaga Panasnbmi (PLTPB), harga patokannya berbeda, yakni maksimum 100 persen dari BPP setempat.

Jika BPP setempat di atas rata-rata BPP nasional, maka harga pembelian tenaga listrik paling tinggi sebesar 85 persen dari BPP setempat. Dan khusus PLTSa dan PLTPB paling tinggi sebesar BPP setempat.

Baca Juga  Star Energy Mulai Garap Panasbumi Lampung Barat

Namun jika BPP setempat sama atau di bawah rata-rata BPP nasional, maka harga pembeliannya sebesar sama dengan BPP setempat. Dan khusus PLTSa dan PLTPB ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Contoh konkretnya, misalkan sebuah PLTS dibangun di daerah Maluku yang BPP-nya mencapai Rp 2.900/kWh. Maka pengembang PLTS itu bisa menjual listrik ke PLN dengan harga sekitar Rp 2.465/kWh. Namun untuk daerah lain yang lebih efisien, BPP hanya Rp 1.800/kWh, maka harga maksimal yang bisa didapat pengembang Rp 1.530/kWh.

Bagi PLTS di lokasi yang memiliki rata-rata BPP lebih rendah dari BPP nasional, misalnya di Jawa yang hanya sekitar Rp 900/kWh, maka tarif maksimalnya sama dengan BPP nasional. saat ini BPP secara nasional sekitar Rp 1.400/kWh, maka harga listrik PLTS di Jawa bisa mencapai angka itu.

Dengan begitu, tarif listrik PLTS paling rendah dengan BPP saat ini adalah Rp 1.400/kWh. Tapi bukan berarti PLN tak bisa membeli dengan harga lebih rendah dari itu, sebab Permen ini hanya mengatur harga pembelian paling tinggi, jadi PLN masih punya ruang untuk negosiasi.

Terkait hal itu maka kalangan industri EBT menilai bahwa pedoman harga yang diatur dalam Permen No 12/2017 tidak berkeadilan dan tidak mencerminkan semangat pengembangan EBT.

Berita ini 10 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Berita

IndoEBTKE ConEx 2017 Digelar Mulai Hari Ini

Berita

PGE Pasang Target Kapasitas 1.112 MW Hingga 2026

Berita

Potensi “Energi Hijau” di Kalimantan Timur

Berita

Antisipasi Virus Corona, Kesehatan TKA di Perusahaan Panasbumi SMGP Diperiksa

Berita

Ketum ADPPI Sebut Lima Alasan RUU EBT Perlu Cantumkan Pasal Panasbumi Diatur UU Tersendiri

Berita

Tak Sekedar Hasilkan Energi Panasbumi, Ini Harapan warga kepada PGE

Berita

Lelang WKP Galunggung Diperpanjang

Berita

Sulawesi Utara, Provinsi dengan Pemanfaatan Panasbumi Cukup Maju