Home / Berita

Kamis, 14 Desember 2017 - 17:06 WIB

Minimalisir Resiko Eksplorasi, Kementerian ESDM Libatkan  Ahli Panasbumi

Rida Mulyana

PABUMNews-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang membentuk tim ahli panasbumi yang akan menjadi penentu dalam kegiatan pengusahaan panasbumi di Indonesia.

Pembentukan tim ahli ditargetkan selesai pada Desember ini sehingga pada tahun 2018 sudah bisa melaksanakan tugasnya.

Mereka akan diterjunkan untuk melakukan eksplorasi di lima WKP, yakni Waisano di Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan potensi 60 megawatt (MW), Oka Ile Ange di Flores Timur dengan potensi 20 MW, Jailolo di Maluku Utara dengan potensi 60 MW, Gunung Talang Bukit Kili di Sumatra Barat 20 MW, dan Bonjol di Sumatra Barat 60 MW.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM, Rida Mulyana menjelaskan, tim ahli ini  diambil dari beberapa instansi, di antaranya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Geologi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi,  Kementerian Keuangan dan lainnya.

Baca Juga  Wilayah Kerja Panas Bumi Bituang Dibor Tahun 2021, Pemerintah Gencarkan Sosialisasi

“Tugas penting tim ahli adalah meminimalisir resiko eksplorasi. Ini tugas penting karena biaya pengeboran sangat besar,  US$7 juta,” kata Rida seperti dirilis Bisnis.com, Rabu (13/12).

Setelah proses kajian tim ahli selesai, pemerintah akan melakukan pengeboran. Proses eksplorasi nanti akan menggunakan dana hibah Geothermal Fund dari Bank Dunia. Setiap wilayah kerja panas bumi akan mendapatkan dana US$100 juta.

Selanjutnya, pemerintah akan melelang kepada perusahaan untuk mencari pengembang pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di wilayah kerja tersebut.

Baca Juga  Pemerintah Atur Wisata Air Panasbumi

Menurut Rida, pemerintah bisa saja melakukan penunjukan langsung kepada BUMN, seperti PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan PT Pertamina Geothermal Energy, anak usaha PT Pertamina (Persero).

Menurut Rida, pihaknya memfokuskan pengembangan tiga WKP yang berada di Indonesia bagian timur, seperti Waisano, Oka Iliange dan Jailolo. WKP ini diprioritaskan karena Indonesia bagian timur masih memerlukan listrik.

Dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2017-2026, pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik dari energi ramah lingkungan mencapai 21.600 MW.  PLTP ditargetkan mencapai 6.300 MW. (Es)

Berita ini 36 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Berita

Gelontorkan Hibah Rp147,8 M, Selandia Baru Lanjutkan Kerjasama Pengembangan Panas Bumi dengan Indonesia

Berita

PLN Lepas WKP Wapsalit di Maluku

Berita

Bocoran Draft RUU Harga EBT, Skema Cost Recovery Diterapkan dalam Pengembangan Panas Bumi

Berita

ADPPI: Skema Cost Recovery dalam Pemanfaatan Panas Bumi akan Bebani Anggaran Negara

Berita

Pencatatan Perdana Saham PGE Targetkan Rp 9 Triliun Investasi Energi Hijau

Berita

Warga di Daerah Penghasil Panasbumi Terbesar di Indonesia Ini, Ternyata Tak Mengerti Apa Itu Panasbumi

Berita

Pemprov Sulsel Membuka Diri untuk Investasi Panasbumi

Berita

PLTP Mandailing Natal Tahap I, Beroperasi Maret 2018 Ini