Bisakah 30 MW Mengobati Luka Sejarah Karaha?

Bisakah 30 MW Mengobati Luka Sejarah Karaha?
Pekerja PT. Pertamina Geothermal Energy (PT. PGE) melakukan uji produksi salah satu sumur panasbumi di area Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Karaha Unit.  (sumber foto : ANTARA)

PABUMNews- Setelah lama terkatung-katung usai dihantam krisis moneter dan kalah di Arbitrase Internasional, pengusahaan panasbumi Karaha Bodas di wilayah perbatasan Kabupaten Tasikmalaya-Garut, Jawa Barat, dilanjutkan kembali sejak 2009 lalu. Hasilnya menggembirakan, panasbumi dari kawasan hutan Talagabodas tersebut bisa diekspolitasi dan mampu menghasilkan energi listrik berkapasitas 30 MW.  Diharapkan ,energi sebesar itu bisa dimanfaatkan secara efektif akhir tahun 2017 ini untuk memasok kebutuhan listrik Jawa-Bali.

“Dengan tambahan dari Karaha Bodas yang berkapasitas 30 MW, maka target kapasitas terpasang panasbumi sebagai sumber energi listrik pada tahun 2017 sebesar 1.858,5 MW, akan tercapai,” papar  Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rida Mulyana, saat jumpa pers di kantor Ditjen EBTKE, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (7/7/2017) lalu.

Proyek panasbumi Karaha Bodas di era sekarang digarap oleh  PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE), anak perusahaan PT. Pertamina (Persero). Dalam pengerjaannya, PT. PGE menggandeng Konsorsium PT. Alstom Power Energy System Indonesia dan Alstom Power System SA dari Perancis sejak tahun 2015 lalu.

Alstom merupakan pemenang tender pengadaan jasa EPCC yang dilakukan oleh PGE. Berdasarkan pengumuman pelelangan ulang pengadaan jasa EPCC proyek panasbumi Karaha Bodas pada 15 Januari 2014, Alstom mengerjakan pembangunan fasilitas produksi dan reinjeksi sampai dengan Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP) dengan kapasitas 30 megawatt berikut semua peralatan serta infrastruktur penunjang lainnya. Proyek tersebut terhampar di dua desa yani Kadipaten,  Kabupaten Tasikmalaya dan Desa Cinta Kabupaten Garut.

***

Seperti diketahui, pengusahaan panasbumi Karaha Bodas memiliki sejarah cukup panjang dan berliku. Pengusahaan panasbumi dari kawasan ini dimulai sejak tahun 1990-an. PT. Pertamina yang diberi kuasa oleh pemerintah dalam pengelolaan energi, pada saat itu menggandeng PT. Karaha Bodas Company (KBC) untuk melakukan berbagai pekerjaan terkait pengusahaan panasbumi dari kawasan Karaha Bodas.

Maka sejak tahun 1995, KBC mulai menggarap beberapa pekerjaan terkait pengembangan panasbumi Karaha. Namun dua tahun kemudian, ketika PT. KBC sudah mengerjakan sejumlah kegiatan, tiba-tiba Indonesia terkena badai krisis moneter sehingga  Presiden Suharto dengan Keppres No. 39/1997 menyatakan menangguhkan beberapa proyek, termasuk proyek PLTP Karaha Bodas.

Atas usulan Pertamina dengan berbagai pertimbangan, Presiden Suharto kemudian mengeluarkan lagi Keppres No. 47/1997 yang isinya meneruskan kembali proyek pembangunan termasuk PLTP Karaha Bodas. Dengan Keppres itu, KBC melanjutkan kembali kegiatan proyek Karaha Bodas. Namun, tidak lama setelah itu, pemerintah mengeluarkan kembali Keppres No. 5/1998 yang isinya membatalkan Keppres No. 47/1997 yang artinya proyek PLTP Karaha Bodas harus dihentikan untuk kedua kalinya.

Merasa dirugikan dengan pembatalan itu, PT. KBC kemudian menggugat pemerintah, Pertamina dan PT. PLN ke Arbitrase Internasional di Swiss. Pihak KBC yang sahamnya dipegang oleh empat perusahaan, yakni Caithness Energy LLC, FPL Group Inc., Japan Tomen Power, dan PT Sumarah Daya Sakti (mitra lokal), mengajukan klaim ganti rugi. Besarannya, US$ 93,1 juta untuk eksplorasi dan pembangunan proyek serta US$ 512,5 juta sebagai kompensasi atas rencana kehilangan keuntungan.

Celakanya, pihak Arbitrase memenangkan gugatan KBC dan mewajibkan  PT. Pertaminan dan PT. PLN membayar ganti rugi kepada KBC sebesar US$ 261 juta. Rinciannya, US$ 111.100.000 ganti rugi untuk biaya yang diderita KBC, US$ 150 juta untuk laba yang seharusnya diperoleh KBC, dan US$ 66.654,92 untuk ongkos yang dikeluarkan KBC terkait arbitrase. Semua ganti rugi tersebut ditambah lagi dengan bunga 4% per tahun terhitung sejak 1 Januari 2001 sampai lunas.

Putusan Arbitrase itu pun mengakibatkan aset Pertamina di Bank of America dan Bank of New York dibekukan. Konon akibat putusan Arbitrase tersebut, Indonesia  telah menghabiskan anggaran sebesar 319 juta dolar AS ke KBC untuk klaim ganti rugi.

Banyak pihak menilai putusan Arbitrase Internasional berlebihan. Direktur Pertamina yang saat itu dipegang Widya Purnama, saat dengar pendapat dengan DPR RI tahun 2005 lalu, mengatakan, pihak Pertamina mau membayar kerugian yang diderita KBC asalkan nilainya logis. Pertamina, lanjut Widya, tak akan membayar opportuniy loss (kesempatan keuntungan yang bakal diraih) yang dituntut KBC. Widya menganalogikan proyek Karaha Bodas adalah kambing yang mati tertabrak. “Masa kami (Pertamina-Red) harus membayar keuntungan jika kambing itu beranak pinak,” ungkapnya.

Sementara itu, pihak lain menilai, kalaupun Indonesia tak didera krisis moneter, proyek Karaha Bodas memang layak dihentikan sebab ada beberapa hal yang ganjil. Proyek Karaha Bodas adalah proyek pengembangan energi listrik sebesar 210 MW. Pengamat perminyakan dan mineral, Kurtubi, meragukan Karaha bisa menghasilkan 210 MW. “Inilah kejanggalan proyek tersebut. Bila proyek itu tak ditunda atau dihentikan pun, Karaha tetap tak mungkin menghasilkan 210 megawatt seperti yang disampaikan,” katanya.

Selain itu, kalaupun proyek Karaha Bodas jadi dan mampu menghasilkan energi 210 MW, maka energi Karaha berpotensi menguras devisa negara. Seperti diketahui, ada dua kontrak yang diteken pada 28 November 1994 terkait proyek Karaha Bodas. Pertama, Joint Operation Contract (JOC) antara Pertamina dan KBC (berkaitan dengan pengembangan lapangan panasbumi). Dan kedua, Energy Sales Contract (SEC) antara Pertamina, KBC, dan PLN yang akan bertindak sebagai pembeli tenaga listrik yang dihasilkan.

Harga listrik swasta yang harus dibeli PLN pada saat itu, termasuk dari Karaha, sangat mahal yakni antara US$5,6 sen (Rp 504) sampai US$8,6 sen (Rp774) per kWh. Padahal harga listrik PLN pada saat itu hanya Rp 161 per kWh. Oleh karena itu, transaksi tersebut sangat merugikan Indonesia karena PLN harus membeli energi dengan nilai berkali lipat dari nilai yang dijual PLN.

***

Paparan singkat di atas menunjukkan bahwa Karaha Bodas mengguratkan luka dalam sejarah pengembangan energi panasbumi di tanah air. Dan luka itu akan terus menganga sebagaimana belasan sumur yang ditinggalkan KBC di kawasan Karaha.

Kita berharap, 30 MW yang segera akan dihasilkan dari Karaha Bodas bisa sedikit mengobati luka sejarah tersebut. Semoga. (Harry)