Catatan EBT: Investasi, Bauran dan Pemerataan

Catatan EBT: Investasi, Bauran dan Pemerataan
Instalasi panasbumi Kamojang (dok.Pabumbews)

PABUMNews-Total investasi energi baru terbarukan (EBT) tahun 2017 (Januari-Oktober) merupakan yang terendah sejak tahun 2015.

Data dari laman esdm.go.id mengungkapkan, sejak Januari-Oktober 2017, total investasi EBT hanya sebesar Rp11,74 triliun.

Jumlah investasi tersebut di bawah total investasi tahun 2015 yang besarnya Rp13,96 triliun. Apalagi jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang besarnya Rp21,25 triliun, penyusutannya lebih dari 50 persen.

Sementara itu target investasi tahun 2017 adalah sebesar Rp20,28 triliun. Berarti dalam waktu tersisa yang hanya dua bulan kurang ini, harus ada investasi Rp 8 triliun lebih untuk mencapai target.

Menurut pengembang, rendahya realisasi investasi pada tahun ini diakibatkan regulasi yang inkonsisten dan tidak pro investasi.
***
Inkonsentensinya dan tidak pronya regulasi terhadap EBT, sangat dirasakan di antaranya oleh para pengembang energi panasbumi. Seperti diketahui, di awal-awal tahun 2017, terbit Permen ESDM No 12 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Baru Terbarukan dan Permen ESDM No 10 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.

Dua permen inilah yang dikeluhkan oleh para pengembang. Ketua API Abadi Poernomo dan Ketua METI Surya Darma langsung berkirim surat kepada Menteri ESDM Ignatius Jonan memberitahukan hal-hal yang memberatkan dalam aturan tersebut.

Mendapat banyak keberatan, pada bulan Agustus kemarin, Permen No 12 Tahun 2017 langsung diganti dengan Permen No. 50 Tahun 2017, sementara Permen No 10 diubah menjadi Permen ESDM No. 49/TAHUN 2017. Perubahan dalam Permen ini terutama pasal yang menyangkut keadaan kahar.

Namun Ketua Umum Asosiasi Daerah Penghasil Panasbumi Indonesia (ADPPI), Hasanuddin menilai, Permen ESDM Nomor 50 Tahun 2017 tak berbeda dengan sebelumnya. Ia menyoroti pasal yang berkaitan dengan skema build, own, operate, and transfer/BOOT dan penentuan harga berdasarkan negosiasi.

Menurutnya, Permen 50 masih berorientasi pada kepentingan PT. PLN sebagai pembeli tunggal (single buyer). Hal ini bertolak belakang dengan upaya pemerintah yang terus menggenjot pengusahaan panasbumi sebagai sumber energi listrik yang pemanfaatannya baru 6 persen dari potensi 29.544 MW.

Hal sama diungkapkan Priyandaru Efendi dari Asosiasi Panasbumi Indonesia (API). Terkait dengan rendahnya harga jual listrik yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM No 50/2017 tentang Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan untuk Tenaga Listrik, ia menyatakan, harga jual listrik yang diatur pemerintah berada di bawah ongkos pengembangan pembangkit. Saat ini, harga jual listrik energi dipatok berdasarkan biaya pembangkitan listrik per daerah.

“Ada gap antara tarif dan keekonomian proyek sehingga proyek panasbumi nantinya menjadi tidak ekonomi,” kata Priyandaru.

Artinya, penggantian Permen No 12 Tahun 2017 dengan Permen No 50/2017 serta revisi Permen No 10 ahun 2017 menjadi Permen No 49, tak mengubah banyak sebab secara substansial isinya masih sama dengan permen yang diganti dan direvisi tersebut.
***
Namun lepas dari sisi total investasi yang memprihatinkan, tahun 2017 ini dari sisi bauran energi cukup menggembirakan.

Seperti dijelaskan Menteri Energi dan Sumber Daya Energi (ESDM) Ignasius Jonan, bauran EBT meningkat rata-rata 0,54% setiap tahun. Pada tahun 2016 capaian bauran EBT sebesar 7,7%. Angka ini lebih besar dari tahun 2015 (6,7%), 2014 (6,4%) dan 2013 (5,3%). Sementara, untuk triwulan II tahun 2017 melebihi target, di mana energi panasbumi dan EBT lainnya mencapai 5,23% (target 4,96%) dan bauran energi dari air mencapai 8,07% (target 6,16%).

Hal yang lebih menggembirakan adalah adanya upaya pemerintah dalam pemerataan elektrifikasi hingga menjangkau desa-desa terisolir. Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Wawan Supriatna, mengungkapkan, hingga penghujung tahun 2017, ada 1.096 desa yang tersebar di seluruh Indonesia yang mampu dialiri listrik dari EBT.

Pasokan listrik tersebut berasal dari pembangkit listrik EBT, yakni PLTS” ujar Wawan di Jakarta, di hadapan perwakilan Dinas ESDM se-Indonesia, Rabu (8/11).

Menurutnya, upaya pemerintah melistriki hingga desa-desa terluar dan terisolir tersebut, karena energi adalah instrumen mewujudkan keadilan sosial.

“Artinya energi harus tersedia, merata dan terjangkau,” ujarnya di depan perwakilan Dinas ESDM se-Indonesia.

Ia menambahkan, ada lima poin utama dalam Program Pengembangan EBT yang dilakukan oleh Kementerian ESDM melalui Ditjen EBTKE.

Pertama, menambah kapasitas pembangkit/produksi energi melalui pembangunan dan pengembangan PLTP dan PLTA. Kedua, menambah penyediaan akses terhadap energi modern untuk daerah terisolir jaringan PLN, khususnya di daerah-daerah perbatasan, terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Ketiga, mengurangi subsidi BBM untuk listrik (energi), keempat mengurangi emisi gas rumah kaca, dan kelimat menghemat energi.

Menurut Wawan, saat ini Pemerintah juga berupaya untuk menerangi 80.332 rumah di 5 provinsi (dalam proses pelaksanaan) melalui pembagian Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE). Paket LTSHE akan dibagikan kepada masyarakat lokal daerah yang berada di kawasan 3T atau jauh dari jangkauan PLN. Dengan begitu, sumber energi utama yang dapat diandalkan murni dari tenaga surya. (es)