Sekilas Tentang Asosiasi Daerah Penghasil Panasbumi Indonesia (ADPPI)

Sekilas Tentang Asosiasi Daerah Penghasil Panasbumi Indonesia (ADPPI)

Naskah Deklarasi

Bahwa Panas Bumi adalah sumber daya terbarukan yang ramah lingkungan, hanya dapat digunakan untuk konsumsi dalam negeri, utamanya dalam penyediaan pembangkitan tenaga listrik, pariwisata, agrobisnis dan industri, bebas dari resiko kenaikan harga bahan bakar fosil, tidak tergantung cuaca, fasilitas pengangkutan dan tidak memerlukan lahan yang luas, yang merupakan kekayaan Bangsa Indonesia.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Menyadari sepenuhnya bahwa untuk mewujudkan pemanfaatan panas bumi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, perlu dilakukan kerjasama yang berkeadilan dan bertanggungjawab antara pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat, maka pada tanggal 17 Agustus 2016 dibentuklah Asosiasi Daerah Penghasil Panas Bumi Indonesia disingkat ADPPI.

Pendirian dan BadanHukum

Pada tanggal 17 Agustus 2016 dideklarasikan pembentukan Asosiasi Daerah Penghasil Panas Bumi Indonesia, disingkat ADPPI. Ditindaklanjuti dengan Rapat Badan Eksekutif Nasional di Jakarta pada tanggal 9 September 2016 yang dihadiri perwakilan dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Sumatera Utara dengan memutuskan Anggaran Dasar (AD) ADPPI.

Pada tanggal 11 Oktober 2016, dilakukan pengesahan pendirian melalui Akta Pendirian Nomor. 01 Tanggal 11 Oktober 2016 Notaris Wida Farida Nisa, SH, MKn dan Keputusan MENKUMHAM Nomor.  AHU-0075774.AH.01.07.TAHUN 2016 Tanggal 12 Oktober 2016

Azasdan Landasan Gerak

ADPPI berazaskan Pancasila , UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional dan
Landasan Gerak Pasal 33, Ayat (3) UUD 1945.

Bentuk

ADPPI berbentuk perkumpulan yang beranggotakan daerah penghasil panas bumi yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, perguruan tinggi, pemerhati, ahli, dan masyarakat yang berdomisili di daerah penghasil panas bumi di Indonesia, bersifat demokratis, mandiri dan bertanggungjawab, yang menangani bidang panas bumi dalam arti yang seluas-luasnya dalam rangka kepentingan nasional, mewujudkan kedaulatan energi dan kesejahteraan masyarakat.

Visi

Menciptakan iklim pengusahaan yang sehat dan pemanfaatan panas bumi bagi kepentingan nasional, kedaulatan energi danmasyarakat

Misi

    Meningkatkan pemanfaatan panas bumi untuk kepentingan nasional, daerah dan masyarakat;
    Mewujudkan iklim pengusahaan yang baik, berkeadilan, harmonis dan berkelanjutan.

Tujuan

ADPPI bertujuan sebagai forum komunikasi, koordinasi dan konsultasi daerah penghasil panas bumi untuk mendorong pemanfaatan panas bumi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pembangunan kemampuan daerah, penataan kebijakan, saling pengertian dan berbagi tanggungjawab antar pemangku kepentingan.

Kedudukan

ADPPI secara nasional berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia dan mempunyai cabang-cabang di provinsi penghasil panas bumi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Anggota

    Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;
    Perguruan tinggi;
    Pemerhati/ahli, dan;
    Masyarakat (Sifat keanggotan sukarela)

Kepengurusan

Badan Eksekutif Nasional

Ketua Umum          : HASANUDDIN
Sekretaris Umum    : HARRY NURULFUAD
Bendahara Umum   : ABDUL SYARIF  H
Badan Legalisasi      : FAJRI SYAFEI

Badan Pekerja

AAM ABDUSALAM (Jawa Barat), ABDI EDISON (Jawa Timur), SUNARYO HADI SAPUTRO (Jawa Tengah), ACHMAD SAZALI (Sumatera Selatan), SIMSON SIMANJUNTAK (Sumatera Utara), GRACE PURWO NUGROHO (Lampung) dan INDRA GUNAWAN (Bengkulu).