PABUMNews-Beragam tanggapan mengenai sengketa yang terjadi di panasbumi Dieng-Patuha.
Forum Peduli Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Romadhon Jasn berpendapat bahwa sengketa berkepanjangan antara Bumi Gas dengan Geo Dipa telah menghambat program listrik pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
“Pemerintah harus bantu menyelesaikan masalah sengketa mengenai panas bumi, dan jangan merugikan keuangan negara atau pun aset BUMN. Sengketa yang terjadi selama ini telah menghambat berjalannya proyek pengembangan PLTP Dieng dan PLTP Patuha, yang merupakan bagian dari program percepatan pembangkit listrik 10.000 MW tahap II,” Demikian kata Romadhon yang disampaikan dalam keterangan resmi di Jakarta pada bulan Mei 2017.
Koordinator LSM Barisan Rakyat Anti Kriminalisasi dan Kejahatan (BRAKK) Hans Suta Widhya meminta pemerintah segera mengusut tuntas aktor intelektual di balik kriminalisasi terhadap Geo Dipa. Langkah pertama yang bisa dilihat atau ditelusuri pihak mana yang mengambil keuntungan dari kasus ini.
Di tempat terpisah, Ketua Umum Asosiasi Daerah Penghasil Panas Bumi Indonesia (ADPPI), Hasanuddin menyampaikan bahwa jika penyelesaian sengketa melalui proses hukum sebagaimana terjadi saat ini akan berlarut-larut. Oleh sebab itu, sudah saatnya pemegang otoritas penyelenggaraan pengusahaan panasbumi memfasilitasi penyelesaian permasalahan di PLTP Dieng-Patuha.
Menurutnya, berdasarkan UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panasbumi, Menteri ESDM memiliki kewenangan menyelesaikan persoalan ini, karena Kementerian ESDM sebagai penyelenggara pengusahaan.
“Pemerintah sebagai pemegang kewenangan penyelenggaraan panasbumi, dalam hal ini dikoordinasikan Menteri ESDM, sudah saatnya turun tangan, jangan dibiarkan sengketa ini terus berjalan dalam ranah hukum, baik perdata maupun pidana, ini kan persoalan bisnis, kembalikan ke jalurnya,” kata Hasanuddin.
Harapan Wapres Jusuf Kalla
Rabu, 29 Agustus 2017, bertempat di Istana Wapres, Pejambon, Jakarta Pusat, Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar pertemuan dengan manajemen PT. Geo Dipa Energi untuk mengetahui situasi terakhir Dieng-Patuha.
Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap masalah hukum yang menimpa PT Geo Dipa Energi (Persero) cepat terselesaikan, sehingga proyek panasbumi ini tidak terbengkalai.
Direktur Utama PT. Geo Dipa Energi, Riki Ibrahim dalam keterangan tertulisnya menyampaikan, Jusuf Kalla pernah datang langsung ke lapangan panas bumi Patuha (Jawa Barat).
“Wapres RI benar-benar concern dengan permasalahan yang dihadapi oleh Geo Dipa, karenanya beliau ingin masalah hukum yang ada itu cepat terselesaikan,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut harapan Wakil Presiden tersebut disambut dengan sangat baik oleh seluruh Direktur dan Komisaris Utama Geo Dipa yang hadir.
“Pada dasarnya, kami (Geo Dipa) ingin berkontribusi untuk penambahan listrik dari panas bumi ini, terutama untuk menjaga ketahanan energi nasional dari energi baru terbarukan,” kata Riki.
Pihaknya juga menyampaikan beberapa kepada Wapres, bahwa untuk kapasitas produksi yang sudah dicapai saat ini adalah kurang lebih 100 megawatt (mw) per bulan dari kedua lapangan, Dieng dan Patuha.
“Kami juga menyampaikan bahwa Geo Dipa siap untuk melakukan groundbreaking pembangunan Patuha 2, 3, 4 dan Dieng 2, 3, 4 segera setelah masalah hukum ini segera teratasi di tahun ini juga,” katanya. (Harry)
