Home / EBT

Rabu, 15 Juni 2022 - 19:32 WIB

Paripurna Setujui RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan Menjadi RUU Inisiatif DPR RI

PABUMNews – Rancangan Undang-Undang (RUU) Inisiatif Komisi VII DPR RI tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBT) menyetujui menjadi RUU dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-25 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 atas usulan DPR RI.

Penetapan tersebut diputuskan oleh Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Paulus setelah mendengar pendapat sembilan fraksi saat rapat Paripurna di Ruang Sidang Paripurna, Jakarta, Selasa (14/6/2022).

Turut hadir Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel.

“Sembilan fraksi sudah menyampaikan pendapatnya masing-masing, kini kami tanyakan apakah RUU usul inisiatif Komisi VII DPR RI tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?” tanya Lodewijk yang disambut persetujuan seluruh peserta sidang paripurna.

Sebelumnya, sembilan fraksi menyampaikan pendapatnya melalui keterangan tertulis. Kesembilan fraksi tersebut yakni: Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai NasDem.

Penyampaian pendapat terhadap RUU EBT juga disampaikan Fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS dan Fraksi PAN dan Fraksi PPP.

Selanjutnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) Inisiatif Komisi VII DPR RI tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan akan dilanjutkan ke pembahasan ke tingkat selanjutnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Dengan hadirnya RUU itu, Panas bumi diharapkan menjadi sumber daya alam yang menjadi prioritas dalam pengembangan untuk mengejar target bauran EBT.

Pada kesempatan lain, Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, mengatakan, Panas bumi dapat menjadi baseload (beban dasar) karena tidak menghadapi masalah intermitensi. Selain itu, kita punya cadangan panas bumi cukup besar, sekitar 23,7 GW.

Baca Juga  Ini Cerita Supramu Santosa tentang Perjalanan Membangun PLTP Muara Laboh

Menurutnya, Pengembangan energi primer dari energi fosil ke EBT dengan menempatkan panas bumi sebagai skala prioritas tidaklah berlebihan.

“Dengan sumber daya yang besar seharusnya panas bumi menjadi potensi yang mendapatkan perhatian lebih. Pemanfaatan saat ini saja masih jauh dari jumlah cadangan yang terbukti,” ujar Komaidi.

Komaidi mengatakan, Menurut Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Perusahaan Listrik Negara (PLN) 2021-2030, Indonesia memiliki potensi panas bumi sebesar 23,965 GW.

Potensi terbesarnya ada di Pulau Sumatera, yakni sebesar 9,679 GW. Meski punya potensi terbesar, kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) terpasang di Sumatera baru 562 Megawatt (MW) atau 5,8% dari total potensinya.

“Artinya, masih ada sekitar 94% potensi yang belum tergarap,” kata Komaidi.

Sedangkan di Pulau Jawa, potensi panas bumi sebesar 8,107 GW. PLTP yang terpasang baru berkapasitas 1.254 MW atau 15,5% dari potensinya. Sedangkan Sulawesi dengan potensi panas bumi 3,068 GW.

Namun, PLTP yang terpasang baru 120 MW atau 3,9% dari potensinya. Adapun di Nusa Tenggara, potensi panas bumi 1,363 GW dan kapasitas terpasang 12,5 MW. Sementara itu, Maluku memiliki potensi 1,156 GW, Bali 335 MW, Kalimantan 182 MW, dan Papua 75 MW. Belum ada kapasitas terpasang PLTP di keempat pulau tersebut.

Baca Juga  ADPPI Minta Pemda Bantu Kawasan Panas Bumi Terdampak PPKM Darurat

Dalam RUPTL PLN 2021-2030, pembangkit EBT mencapai 20,9 GW atau 51% lebih tinggi dari energi fosil (thermal) sebesar 19,7 GW. Dari 20,9 GW itu, 10,4 GW dari PLTA dan 3,4 GW dari panas bumi.

“Saya kira justru ada potensi (panas bumi) untuk dapat ditingkatkan besaran targetnya,” ujarnya.

Sementara menurut, Wiluyo Kusdwiharto, Direktur Mega Proyek dan EBT PLN, menjelaskan pembangunan pembangkit EBT sangat menantang bagi PLN. Hal itu karena kondisi kelebihan pasokan yang dialami PLN.

Dia optimistis dengan kerjasama para stakeholder dan para pihak, nantinya tumbuh permintaan (demand). Apalagi saat ini demand mulai tumbuh 8%.

“Sesuai prediksi kami, ke depannya akan tumbuh signifikan sehingga dapat mengakselerasikan pembangunan pembangkit renewable baru,” ujarnya dalam Launching The 11th Indonesia EBTKE Conference and Exhibition 2022, baru-baru ini.

Menurut Wiluyo, panas bumi mendapatkan prioritas kedua untuk dikembangkan setelah PLTA. Dia menilai, tantangan pengembangan panas bumi yang paling terasa adalah dari sisi biaya. Untuk mengejar target RUPTL, PLN tidak bisa sendiri dan harus bekerja sama dengan pihak lain.

“Tahun 2030 pembangkitan renewable bisa meningkat 28 GW. Pembangunan geothermal kami alokasikan 3,4 GW. Butuh biaya yang sangat tinggi untuk bangun pembangkit sampai 2060. Kami buka pintu bagi pihak swasta untuk bangun bersama pembangkit-pembangkit renewable,” Wiluyu menutup.***

Berita ini 83 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Pertamina dan Transisi Energi Nasional

Berita

Pertamina dan Transisi Energi Nasional
Target Bauran Energi Nasional

Berita

PLTS Atap Kejar Target Bauran Energi Nasional 2025
Target Bauran Energi Nasional

Berita

Pemerintah Mencari Mahasiswa Untuk Gerilya, Berminat?

Berita

The 8th II GCE 2022  Dapat Dijadikan Momentum Panas Bumi sebagai Energi Berkelanjutan Masa Depan

EBT

Konflik Ukraina dan Keberlanjutan Transisi Energi